Jokowi Tutup Debat dengan Isu Rekam Jejak HAM dan Otoriter

Tim, CNN Indonesia | Kamis, 17/01/2019 23:07 WIB
Jokowi Tutup Debat dengan Isu Rekam Jejak HAM dan Otoriter Capres nomor urut 01 Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Presiden Jokowi menyatakan tidak punya beban berat dalam menjalankan pemerintahan dan mengambil kebijakan bila nantinya ia terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya. Jokowi mengatakan, tidak punya rekan jejak melanggar HAM.

Ia juga mengklaim tidak pernah melakukan kekerasan dan korupsi. "Kami juga tidak punya potongan diktator dan otoriter," katanya dalam penutupan debat Pilpres 2019, Kamis (17/1).

Jokowi mengatakan dengan kondisi tersebut ia akan lebih nyaman dalam menjalankan pemerintahannya. "Saya tidak memiliki beban masa lalu sehingga lebih enak, bekerja lebih enak dalam memberikan pemerintah," katanya.


Jokowi tidak merinci alasan kenapa ia berkata demikian. Calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga pada Pilpres 2019, Kamis ini melakukan debat Pilpres 2019 untuk pertama kalinya.


Topik yang dibahas dalam debat perdana menyangkut hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi serta terorisme. Dalam debat tersebut, Jokowi dan Prabowo saling berbalas serangan.

Dalam debat tersebut, Jokowi menyerang Prabowo dengan beberapa isu. Salah satu serangan ia berikan terkait kasus penyebaran berita bohong alias hoaks yang diciptakan oleh salah satu pendukung Prabowo-Sandi, Ratna Sarumpaet.

Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu babak belur dan mengaku dianiaya karena mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Tapi, tanpa ada bukti hukum, kubu Prabowo langsung menyatakan penganiayaan terhadap Ratna dilakukan oleh kubu Jokowi.

"Jangan grusak-grusuk jurkam Pak Prabowo. Katanya dianiaya, mukanya babak belur. Tapi apa yang terjadi, ternyata operasi plastik," katanya.


Serangan lain ia berikan terkait persetujuan yang diberikan Prabowo terhadap mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif dari Partai Gerindra. "ICW menyatakan, Partai yang bapak pimpin banyak calonkan mantan napi koprupsi menjadi calon legislatif, tanda tangan persetujuan oleh ketua umum. Berarti Pak Prabowo yang tanda tangan," katanya.

Sementara itu dari Prabowo, serangan ia berikan terkait kekompakan menteri Jokowi dalam menjalankan kebijakan impor beras. Beberapa waktu lalu, pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Koordinator Perekonomian memutuskan untuk mengimpor beras demi antisipasi datangnya musim kemarau.

Tapi keputusan tersebut ditolak Kepala Bulog Budi Waseso. 

(agt)