Lima Anggota DPRD Bekasi Diperiksa KPK Terkait Suap Meikarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi terkait penyidikan kasus suap perizinan pembangunan proyek Meikarta.

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi untuk tersangka NHY terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat (18/1/).

Lima anggota DPRD Bekasi itu yakni Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, dan Anden Saalin Relan.

KPK sebelumnya juga telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi lainnya. Penyidik KPK meminta keterangan mereka soal Pansus Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) terkait peran mereka dalam proses perubahan tata ruang di Kabupaten Bekasi.

Lihat juga: KPK Terima Pengembalian Rp180 Juta dari DPRD Terkait Meikarta

Pemkab Bekasi mengeluarkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk, pada Mei 2017 lalu. Meikarta bakal dibangun di wilayah Cikarang Selatan, tepatnya Desa Cibatu.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Sementara tujuh orang lainnya berasal dari Pemkab Bekasi dan pejabat Lippo Group.

Neneng dan anak buahnya diduga menerima Rp7 miliar secara bertahap lewat Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

Dalam penyidikan kasus Meikarta ini, KPK telah menerima uang pengembalian sejumlah Rp70 juta dari seorang unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Bekasi, pada Rabu (16/1). Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi juga telah mengembalikan uang sejumlah Rp110 juta.

Total jumlah uang pengembalian yang diterima KPK dari anggota DPRD Bekasi saat ini adalah Rp180 juta.

"KPK mengingatkan agar pihak lain yang telah menerima untuk kooperatif dan mengembalikan segera uang atau fasilitas lain terkait perizinan proyek ini," kata Febri.

KPK menduga uang suap dari kasus izin proyek Meikarta mengalir ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Aliran dana ini disebut berupa biaya perjalanan liburan ke luar negeri untuk para anggota DPRD beserta keluarganya.

Terkait liburan ke luar negeri itu, Febri memberi perhatian khusus. Sekalipun perjalanan itu dalam konteks dinas, ia berpendapat membawa serta keluarga tidak bisa dibenarkan.

Lihat juga: Sidang Meikarta Ungkap Alur Perizinan yang Lewat 'Belakang'

(din/ugo)