Polisi Hentikan Pelaporan Baiq Nuril soal Pelecehan Seksual

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Nusa Tenggara Barat menghentikan penyelidikan pelaporan Baiq Nuril Maknun, terkait pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Muslim, ketika dirinya masih bekerja sebagai tenaga honorer di SMAN 7 Mataram.

Kabid Humas Polda NTB AKBP I Komang Suartana di Mataram, Jumat (18/1), membenarkan bahwa penanganan pelaporan perkara Baiq Nuril dihentikan karena alat buktinya tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dituduhkan kepada Muslim.

"Karena tidak cukup bukti dalam unsur pelanggaran yang dituduhkan kepada pihak terlapor, kasusnya telah dinyatakan untuk dihentikan," kata Komang Suartana seperti dikutip dari Antara.

Lihat juga: Baiq Nuril Ajukan PK dengan Pasal 'Kekhilafan Hakim'

Ia menjelaskan penghentian penanganan pelaporan Baiq Nuril dikeluarkan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan bersama pihak pelapor.

Kata Komang, hasil gelar perkara menyatakan bahwa tuduhan kepada terlapor Muslim, terkait Pasal 294 ayat 2 ke-1 KUHP tentang Perbuatan Cabul Dalam Sebuah Relasi Kerja, itu tidak dapat terpenuhi.

Baiq Nuril melalui tim pengacaranya pada pertengahan November 2018, melaporkan Muslim dengan dugaan pelanggaran Pasal 294 ayat 2 KUHP tentang perbuatan cabul dalam sebuah relasi kerja.

Lihat juga: Mantan Kepsek Baiq Nuril Diperiksa Polisi

Dalam laporannya, Baiq Nuril turut mencantumkan salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram pada 26 Juli 2017 yang menyatakan bebas dari seluruh tuntutan jaksa terkait rekaman pembicaraannya dengan Muslim.

Baiq Nuril dalam putusan pengadilan tingkat pertama telah dinyatakan tidak memenuhi pidana pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun putusan kasasi Mahkamah Agung pada 26 September 2018, menjatuhkan vonis hukuman kepada Baiq Nuril selama enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Lihat juga: Kejari Mataram Beri 'Tenggat Waktu' pada Baiq untuk Ajukan PK

Vonis hukuman itu diberikan sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Terkait dengan putusan kasasi tersebut, Baiq Nuril kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, dengan pasal kekhilafan hakim.

Sidang pemeriksaan memori PK telah digelar di Pengadilan Negeri Mataram. Pada perkembangannya, Baiq Nuril saat ini tinggal menunggu putusan PK dari Mahkamah Agung apakah dikabulkan atau tetap menjalankan putusan kasasinya. (wis)