Cegah Kerugian Warga, Anies Kaji Aspek Hukum Swastanisasi Air

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masih memikirkan berbagai opsi dalam melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) soal swastanisasi air. Kajian dilakukan agar tidak merugikan warga Ibu Kota saat Pemprov DKI melaksanakan putusan MA tersebut.

Anies menyebut salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah aspek hukum. Pasalnya, selama ini ada kontrak perjanjian dengan Palyja dan PT Aetra sebagai mitra dari PAM Jaya dalam penyediaan air bersih.

"Merugikan rakyat itu misalnya ternyata kemudian nanti ada tuntutan-tuntutan hukum yang justru kita bisa dikalahkan, kita harus memastikan bahwa pelaksanaannya itu membuat rakyat Jakarta menang," tutur Anies di Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/1).

Lihat juga: Koalisi Desak Anies Jalankan Putusan MA soal Swastanisasi Air

Anies menjelaskan kedudukan Pemprov DKI adalah untuk mewakili masyarakat Jakarta. Dalam kedudukannya itu Anies menegaskan tak ingin keputusan yang diambil Pemprov DKI justru berimbas negatif.

Anies juga belum mau membeberkan opsi apa yang akan diambil oleh Pemprov untuk melaksanakan putusan MA tersebut.

"Saya tidak mau membicarakan isi karena semuanya sedang dalam proses pembicaraan, nanti kalau sudah baru saya sampaikan," ujar Anies.

Lihat juga: Kajian Putusan MA Soal Swastanisasi Air Diserahkan ke Anies

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Anies untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31K/Pdt/2017.

Putusan MA tersebut memerintahkan pengembalian pengelolaan air dari pihak swasta kepada pemerintah.

Pengacara LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora mengatakan hampir dua tahun sejak putusan tersebut dikeluarkan, pengelolaan air di Jakarta sampai saat ini masih dipegang oleh Palyja dan PT Aetra.

Lihat juga: Anies Angkat Suara soal Penghentian Swastanisasi Air

Selain mendesak, koalisi juga berencana mengundang Anies dalam sebuah pertemuan untuk membahas lebih lanjut putusan MA tentang swastanisasi air.

"Tanggal 4 Februari kita akan melakukan pertemuan dengan mengundang gubernur untuk membicarakan eksekusi putusan, karena kita berada di pihak menang," kata Nelson di Kantor LBH Jakarta, Minggu (20/1). (dis/wis)