BPN: Prabowo Lebih Tahu Teroris dari Siapapun di Negeri Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean menyebut visi misi Prabowo-Sandi lebih jelas ketimbang pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, hal itu terlihat dari debat perdana capres-cawapres tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Jokowi, kata dia, bukannya memperkuat visi dan misi di debat itu tetapi malah obral janji untuk menghadapi pilpres 17 April nanti.

"Saya harus menyebut Jokowi kemarin hanya beretorika semata, tidak ada yang nyata. Di sektor penegakan hukum, pemberantasan korupsi, terorisme, semua retorika. Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan," kata Ferdinand di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (22/1) malam.

Ferdinand menyebut retorika janji itu misalnya terkait isu terorisme. Visi Prabowo-Sandi dalam hal pemberantasan terorisme pun sudah setingkat lebih maju ketimbang visi ala Jokowi.

Lihat juga: Kubu Prabowo Usul Sistem Tarung Bebas di Debat Kedua Pilpres

Apalagi, kata dia, Prabowo adalah orang pertama yang membentuk satuan khusus anti teror di Indonesia. Satuan itu berada di bawah kendalinya saat menjabat Komandan Jenderal Kopassus.

"Dia lebih tahu soal teroris, lebih tahu daripada siapapun di negeri ini," katanya.

Dalam debat perdana, Prabowo mengatakan peran deteksi intelijen sangat diperlukan dalam mencegah tindak terorisme. Dia menginginkan investasi di sektor intelijen diperkuat.

Lihat juga: BPN soal Pemimpin Berengsek ala Wiranto: Narasi Miskin Etika

Untuk mencegah terorisme, Prabowo akan meningkatkan pendanaan kepada lembaga intelijen, kepolisian, dan angkatan bersenjata.

Sementara di bidang pemberantasan korupsi, kata Ferdinand, revolusi mental yang digaungkan Jokowi sejak 2014 lalu tidak ada hasilnya. Kata dia, justru, di bawah kepemimpinan Jokowi semakin banyak pejabat negara yang ditangkap KPK.

Berbeda dengan Prabowo, kata Ferdinand, mantan Danjen Koppasus itu justru berniat memperbaiki kesejahteraan aparatur negara agar tidak korupsi. Hal ini pun dia anggap jauh lebih realistis daripada revolusi mental ala Jokowi.

"Sumber dari korupsi adalah ekonomi, baru yang kedua karakter. Permasalahan ekonomi harus diselesaikan lebih dulu, karena masalah karakter tidak mudah. Walaupun 2014 revolusi mental, sekarang tidak ada hasilnya," kata Ferdinand.

Dalam perkara penegakan hukum, Ferdinand menyebut Prabowo-Sandi jauh lebih tegas daripada Jokowi-Amin. Dalam debat capres perdana, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan akan memimpin penegakan hukum di Indonesia bila dirinya mendapatkan mandat dari rakyat di pilpres nanti.

"Ini presiden menghindar, bilang 'laporkan saja, laporkan saja'. Sementara Pak Prabowo menyatakan beliau akan memimpin penegakan hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan," kata Ferdinand.

Lihat juga: Polemik Bebas Ba'asyir, BPN Sebut Kerja Pemerintah Amburadul

(tst/ugo)