Fadli: Polemik Ba'asyir Lebih Dahsyat dari Ratna Sarumpaet

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai polemik pembebasan Abu Bakar Ba'asyir lebih dahsyat dari kasus kebohongan yang dibuat Ratna Sarumpaet. Ia menyebut polemik pembebasan Ba'asyir berdampak luas hingga internasional.

"Menurut saya kehebohan ini jauh lebih dahsyat dari Ratna Sarumpaet ya. Jauh lebih dahsyat ini, malah ini punya dampak ke tingkat internasional ya," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/1).

Fadli menuturkan polemik pembebasan Ba'asyir berdampak secara nasional dan internasional. Sementara kasus Ratna, kata dia, merupakan urusan pribadi yang tidak berdampak secara politik dan nasional.

Lihat juga: Pemerintah Masih Tunggu Ba'asyir Teken Ikrar Setia NKRI

"(Kasus Ratna) tidak ada dampak, itu urusan pribadi dan keluarganya. Malah kami yang terkena menjadi korban," ujarnya.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan polemik pembebasan Ba'asyir karena menteri terkait tidak berkoordinasi dengan baik. Ia menyebut menteri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bertindak 'grusak-grusuk'.

Fadli beekata polemik itu harus diusut dan dicari siapa yang bertanggung jawab.

"Kalau ini (pembebasan Ba'asyir) dampaknya nasional dan internasional. Jadi harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang berbohong ini harus diusut," ujar Fadli.

Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi Abu Bakar Ba'asyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Di sisi lain, anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini berkata pihaknya memilih untuk mengikuti aturan yang berlaku atas status penjara Ba'asyir. Ia meminta tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para narapidana.

"Kalau misalnya memang sudah waktunya dan mempunyai hak itu ya harus diberikan sesuai dengan haknya. Kalau misalnya belum ya tentu juga sesuaikan," ujarnya.

Lihat juga: Moeldoko soal Pembebasan Ba'asyir: Memangnya Siapa Australia

Rencana pembebasan bersyarat Ba'asyir menuai protes dari Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. Dia mengatakan Indonesia harus menghormati korban Bom Bali. Ba'asyir pernah diduga terlibat dalam pemboman pada 2002 tersebut.

Menko Polhukam Wiranto menyatakan pemerintah ingin mengkaji berbagai aspek sebelum pembebasan bersyarat itu diberikan kepada Ba'asyir. 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kajian pembebasan bersyarat Ba'asyir tak terkait tekanan dari Australia. Ia menegaskan sebagai negara berdaulat, Indonesia tak bisa ditekan oleh negara manapun.

Rencana pembebasan Ba'asyir didasarkan alasan kemanusiaan, selain yang bersangkutan telah menjalani 2/3 masa tahanan sejak divonis 15 tahun penjara pada 2011.

Lihat juga: Jokowi Kukuh Ba'asyir Perlu Syarat Setia NKRI dan Pancasila

Namun pembebasannya terganjal syarat pernyataan setia kepada NKRI dan Pancasila. Ba'asyir menolak menandatangani pernyataan tersebut. Dia memilih setia pada Allah dan Islam.

Kuasa Hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan presiden meminta proses pembebasan Ba'asyir dimudahkan.

Meski demikian, Jokowi menegaskan Ba'asyir harus berikrar setia kepada NKRI dan Pancasila sebagai syarat pembebasannya. (jps/pmg)