Polisi Selidiki Dugaan Pidana Tabloid Indonesia Barokah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian menyebut tak menutup kemungkinan ada unsur pidana dalam kasus tabloid Indonesia Barokah. Pemeriksaan ahli bahasa, pakar pidana, hingga Dewan Pers pun akan dilakukan.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan tabloid Indonesia Barokah ke kepolisian dan Dewan Pers.

"Tim [Bareskrim] sudah mengkaji dari laporan BPN dari data dan fakta yang diajukan Sabtu (26/1) kemarin. Nanti akan digabung dengan rekomendasi Dewan Pers," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Selasa (29/1).

Lihat juga: Bawaslu Investigasi Pihak di Balik Indonesia Barokah

"Kalau nanti dibutuhkan saksi ahli bahasa, pidana, dan dari Dewan Pers sendiri terkait narasi dalam tabloid Indonesia Barokah itu. Tidak menutup kemungkinan ada unsur pidananya," ia menambahkan.

Lebih jauh, Dedi mengatakan, berdasarkan hasil kajian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah diputuskan bahwa tabloid Indonesia Barokah tidak mengandung unsur tindak pidana pemilu.

Sebelumnya, Dewan Pers menyebut tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik dan menyerahkan kasusnya ke kepolisian.

Lihat juga: Ipang Wahid Bersumpah Bukan Pembuat Tabloid Indonesia Barokah

Indonesia Barokah beredar di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tabloid ini sempat menggegerkan karena dianggap menyudutkan salah satu calon.

Konten di dalam Indonesia Barokah memiliki tendensi terhadap Prabowo-Sandi. Salah satunya headline 'Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?'. Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi telah mengadukannya ke Dewan Pers dan kepolisian.

(mts/arh)