Jelajah Jakarta Rasa Bangladesh di Tanjung Priok

Jakarta, CNN Indonesia -- Bau anyir dari laut bercampur debu dan asap kendaraan bermotor menyambut CNNIndonesia.com saat menyusuri Jalan R.E Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (29/1).

Kondisi jalan terasa bergelombang alias tak rata. Kendaraan-kendaraan besar seperti truk tronton dan truk kontainer tampak mondar-mandir keluar masuk pelabuhan.

Tak jauh dari geliat aktivitas kota, di sebelah kanan jalan R.E Martadinata arah Pelabuhan Tanjung Priok terlihat deretan rumah berbahan kardus yang berdiri tegak di pinggir rel.

Pemandangan inilah yang disebut oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla mirip dengan kondisi di Bangladesh. Ucapan itu terlontar dari mulut JK seusai dirinya mengamati Jakarta dari atas helikopter.

"Jalan Thamrin itu seperti di Singapura, tapi kalau kita di belakangnya itu Tanjung Priok seperti Bangladesh. Kalau kayak di Bekasi, kota lain itu lumayan lah," katanya saat memimpin rapat sistem transportasi Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/1).

Aktivitas warga di Pasar Waru. Jakarta, Selasa (29/1) (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Bangladesh adalah negara yang baru masuk Kategori berkembang berdasarkan penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 17 Maret 2018 lalu. Committee for Development Policy (CDP) Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) menyatakan Bangladesh telah memenuhi syarat yang diperlukan agar lulus dari daftar negara terbelakang.

Lihat juga: JK Sebut Thamrin Bak Singapura, Priok Seperti Bangladesh

Meski masuk dalam negara berkembang, Bangladesh erat dikaitkan dengan citra negara yang kumuh. Hal itu terlihat di wilayah ibu kota Bangladesh, Dhaka. Mengutip dari The Guardian, setidaknya 40 persen dari populasi penduduk Dhaka hidup di daerah kumuh. Dhaka juga disebut sebagai kota berpopulasi padat dengan tata ruang yang kacau.

CNNIndonesia.com mencoba menyusuri wilayah Tanjung Priok untuk mencari daerah yang disebut JK mirip dengan Bangladesh.

Aktivitas mudik di Kota Dhaka, Bangladesh, 2017. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Salah satu wilayah yang dianggap cukup kumuh di Tanjung Priok adalah kawasan Kampung Bingung, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk menuju ke sana, CNNIndonesia.com menggunakan sepeda motor menyusuri gang-gang kecil.

Di sepanjang jalan terlihat rumah-rumah warga yang saling berhimpitan. Lebar jalannya pun hanya cukup untuk dua sepeda motor. Di jalan yang sempit itu terlihat beberapa orang warga yang tengah melakukan aktivitasnya.

Lihat juga: Anies Akui Kondisi Tanjung Priok Mirip Bangladesh: Itu Fakta

Setelah berkendara kurang lebih selama 20 menit dari Jalan R.E Martadinata, CNNIndonesia.com akhirnya tiba di Kampung Bingung RT10/RW08. Wilayah ini berada persis di sekitar Kolong Tol Wiyoto Wiyono.

Terlihat beberapa rumah warga yang dibangun dengan menggunakan peralatan seadanya seperti kayu dan triplek. Bahkan ada juga beberapa warga yang tinggal tanpa rumah. Untuk berlindung dari panas dan hujan mereka hanya memanfaatkan beton penyangga Tol Wiyoto Wiyono sebagai atap.

Warga beraktivitas di kolong Tol Wiyoto Wiyono, Jakarta Utara. (CNN Indonesia/Setyo Aji Harjanto)

Bau lembap tak sedap biasa dihirup warga Kampung Bingung. Suasana itu diperparah dengan banyaknya sampah rumah tangga yang berserakan, lengkap dengan beberapa gerobak sampah milik warga.

Tanah becek berwarna hitam pekat juga menjadi pemandangan akrab di sana. Kontur tanah di wilayah kolong tol itu pun terbilang aneh lantaran terasa seperti berongga. Menurut pengakuan warga, kontur dataran yang dipijak itu bukanlah tanah melainkan tumpukan sampah yang sudah cukup mengeras.

Lihat juga: Prabowo Cerita Si Kaya Jakarta dan Warga Miskin Gantung Diri

Nunung (50), salah seorang warga Kampung Bingung, mengaku tidak masalah tempat tinggalnya disamakan dengan Bangladesh yang kumuh. Tak tebersit pula di benaknya untuk pindah lantaran lantaran Nunung sudah kerasan dengan tempat tinggalnya sekarang.

"Sudah cinta di sini, ya susah jadinya," ujar perempuan yang sudah tinggal hampir 19 tahun di kolong Tol Wiyoto Wiyono.

Lurah Papanggo Maryono mengakui Kampung Bingung dan sejumlah wilayah kelurahan Papanggo disebut kumuh. Ia tak mempersoalkan wilayah yang dipimpinnya disamakan dengan Bangladesh.

"Kami terima apa adanya, memang kumuh," ujar Maryono kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/1).

Geliat aktivitas lalu lintas di jalan utama Tanjung Priok. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Maryono mengaku sudah berupaya membenahi wilayahnya, sesuai dengan wewenang sebagai seorang lurah. Sejumlah surat rekomendasi dan permintaan untuk menata ruang telah dia layangkan kepada lembaga-lembaga dan instansi terkait.

Koordinasi penataan tata ruang di daerah kumuh itu cukup terkendala karena pembenahan wilayah tersebut harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI dan pemerintah pusat.

"Urusan tata ruang kami tidak ada kewenangan. Paling kalau sampah berserakan kita ambil sesuai kewenangan kita saja kelurahan. Kalau masalah penataan ruang, ada di dinas tata ruang," kata Maryono.

Lihat juga: Wanita Petani Garut Mengadu ke Jokowi Tak Dapat Kartu PKH

Gubernur DKI Jakarta telah mengamini kritik Jusuf Kalla soal Tanjung Piok mirip Bangladesh. Anies menganggap hal itu merupakan sebuah fakta, bahwa di Jakarta pun terjadi ketimpangan ekonomi.

Dia menjanjikan bakal membenahi perencanaan tata ruang ibu kota secara lebih matang demi mengikis ketimpangan ekonomi di Jakarta.

Anies mengatakan selama ini pembangunan apartemen kelas atas selalu berada di wilayah strategis, sementara hunian kelas bawah seperti rumah susun umumnya memang ada di wilayah pinggiran.

"Rencana tata kotanya tidak memikirkan ketimpangan. Jadi ini semua yang fakta saja," kata Anies.

Pemukiman warga di sekitar jalur kereta barang tujuan Pelabuhan Tanjung Priok. Jakarta, Selasa (29/1). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Ketimpangan ekonomi di Indonesia merupakan sorotan utama yang menjadi perhatian oposisi atas kinerja rezim pemerintahan Joko Widodo. Pernyataan JK soal Tanjung Priok mirip Bangladesh pun seolah membenarkan soal ketimpangan itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat ketimpangan atau rasio gini di Indonesia mencapai angka 0,384 per September 2018. Rasio gini sendiri diukur dengan skala 0 sampai 1. Makin mendekati 1 makin timpang.

Sementara, rasio gini di Jakarta mencapai 0,390 atau lebih tinggi dari rasio gini nasional.

Lihat juga: Prabowo: Kita Tak Bisa Kalah, kalau Kalah Negara Ini Punah

(gil)