Sindir Prabowo, Ma'ruf Amin Sebut Utang Boleh dalam Islam

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, turut menyindir tudingan Calon Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Menteri Keuangan sebagai 'menteri pencetak utang'.

Ma'ruf menyatakan bahwa berutang sendiri sangat lazim dan diperbolehkan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun dalam hukum agama Islam.

"Indonesia punya utang. Kemudian Kemenkeu utang. Lah utang itu dibolehkan oleh undang-undang. Dalam Islam utang boleh kok. Jadi utang secara negara boleh, secara agama boleh," kata Ma'ruf di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Jumat (1/2).

Lihat juga: Menkeu SBY Sebut Berita Utang Digoreng untuk Pilpres

Lebih lanjut, Ma'ruf menyatakan bahwa rasio utang luar negeri Indonesia saat ini masih sangat sehat ketimbang negara-negara lain seperti Turki, Amerika dan Jepang.

Diketahui, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat mencapai Rp4.418,3 triliun dengan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berkisar 29,9 persen.

"Kalau utang kita di Indonesia, yang saya baca itu masih lebih sehat dibanding Amerika, Turki, Jepang, sekalipun rasio utang itu masih di bawah batas maksimum," kata dia.

Lihat juga: Sri Mulyani Balas Tuduhan Prabowo soal Menteri Pencetak Utang

Lebih lanjut, Ma'ruf menyebut pemerintah Indonesia tak bisa mengajukan utang luar negeri apabila tanpa persetujuan DPR.

Sebab, kata dia, DPR bersama pemerintah harus menyepakati bersama soal besaran utang luar negeri yang nantinya dituangkan dalam APBN dalam bentuk undang-undang.

"Yang bikin DPR, yang menentukan berapa besarnya, berapa bolehnya itu ada aturannya dan yang menentukan juga DPR. Dan DPR itu semua partai ada di situ. Termasuk partai anda juga di situ ada," kata dia.

Lebih lanjut, Ma'ruf turut mengklaim seluruh partai politik yang berada di DPR telah menyetujui besaran anggaran utang luar negeri pemerintah.

Ia menyatakan DPR pasti akan menolak bila besaran utang luar negeri Indonesia terlalu besar dan melebihi batas rasio PDB yang dimiliki Indonesia.

"Jadi semua [partai] itu. Dan dianggap tidak melanggar. Kalau melanggar pasti di impinge (ditolak). Makanya tanya dulu," kata dia.

Lihat juga: Prabowo Sebut Menkeu Sebagai Menteri Pencetak Utang

Sebelumnya, Calon Presiden Prabowo Subianto mengkritik kebijakan utang yang ditempuh pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam kritikan tersebut, ia sempat mengatakan menteri keuangan lebih pantas disebut sebagai menteri pencetak utang. Olok-olok ia berikan terkait utang pemerintah yang terus menumpuk.

"Kalau menurut saya, jangan disebut lagi lah ada menteri keuangan. Mungkin menteri pencetak utang," kata Prabowo beberapa waktu lalu di Jakarta Timur. (rzr/fea)