TNI Bisa Masuk 15 Instansi, Menpan Bantah Istilah Dwifungsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menampik bahwa wacana perluasan jabatan bagi perwira menengah maupun perwira tinggi TNI sama dengan membangkitkan dwifungsi TNI.

Syafruddin mengatakan wacana perluasan jabatan itu telah didasari aturan yang tertuang dalam UU TNI.

"Enggaklah, tidak ada itu (dwifungsi TNI), karena itu berdasarkan undang-undang. Kan, undang-undangnya juga sudah lama, jadi jangan lagi dipersepsikan macam-macam," ujar Syafruddin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (7/2).

Lihat juga: DPR: Wacana TNI Duduki Kementerian Kembalikan Dwifungsi ABRI

Mantan Wakapolri ini menjelaskan dalam UU TNI telah mengatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada sejumlah kementerian yang telah dicantumkan. Di antaranya, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Lemhanas, Badan Narkotika Nasional, dan yang teranyar adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

"Ada 15 kementerian/lembaga yang sesuai dengan UU TNI, UU Polri, boleh menempatkan pejabat TNI dan Polri di kementerian lembaga," katanya.

Syafruddin mengatakan ketentuan tentang penempatan perwira TNI di kementerian/lembaga itu saat ini masih dikaji lebih lanjut. "Sudah dalam pembahasan antara Kemhan, Mabes TNI, Menpan, dan Mensesneg, sudah on process," imbuhnya.

Menhan Ryamizard Ryacudu (tengah) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua kanan) dan kepala staf tiga matra. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebelumnya mewacanakan kebijakan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) TNI masuk ke kementerian/lembaga negara. Wacana itu merupakan solusi atas banyaknya pati dan pamen yang belum mendapat jabatan.

Hadi pun mengusulkan revisi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Revisi ini nantinya akan memungkinkan TNI bisa menduduki kursi birokrat sesuai dengan jumlah pati dan pamen yang nonjob.

Lihat juga: TNI Tegaskan Dwifungsi ABRI Berakhir Sejak Reformasi

Di pasal itu disebutkan, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Wacana itu kemudian mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Masuknya TNI ke kementerian dianggap menodai ikhtiar reformasi dan dapat membangkitkan dwifungsi TNI.

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra menyatakan semangat dwifungsi TNI tak boleh dimunculkan kembali. Komisinya juga belum menerima usulan revisi UU tersebut.

Sementara Wakil Komisi II DPR RI Herman Khaeron khawatir revisi UU TNI bisa mengkaryakan kembali TNI menduduki jabatan sipil di luar aturan undang-undang yang ada. Hal itu berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dan tak sejalan dengan amanah reformasi.

Lihat juga: Perwira Masuk Kementerian dan Bangkitnya Dwifungsi TNI

(psp/pmg)