Anies Gandeng Ormas Benahi DKI, DPRD Minta Kejelasan Sistem

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso menyatakan perlu ada payung hukum untuk pertanggungjawaban sistem swakelola yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelumnya, Anies lewat sistem swakelola berencana menggandeng organisasi masyarakat (ormas) dan warga untuk pelaksanaan program DKI. 

"Itu dibikin peraturannya yang komprehensif sehingga tidak menyebabkan masyarakat menyimpang dari ketentuan yang udah direncanakan," kata Santoso saat dihubungi, Rabu (13/2).

Lihat juga: Anies Gandeng Ormas dan Warga Jalankan Program DKI

Santoso menyatakan setidaknya Anies harus mengeluarkan Peraturan Gubernur sebagai turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perpres itu adalah dasar hukum pelaksanaan sistem swakelola. Sementara dalam Pergub, Santoso mengatakan di dalamnya harus mengatur teknis pelaksanaan swakelola.

"Mekanisme pencairannya, siapa yang berhak melaksanakan, bagaimana pertanggungjawaban nanti ada di Pergub. Saya kira akan dibuat komprehensif, lah," jelas dia.

"Pak Anies punya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tentang harmonisasi perundang-undangan," lanjut dia.

Lihat juga: Membaca Kemampuan PAM Jaya Ambil Alih Pengelolaan Air Jakarta

Santoso menuturkan sampai saat ini belum ada komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada DPRD DKI untuk penerapan sistem ini. Belum ada pula anggaran APBD DKI 2019 yang menggunakan sistem swakelola tersebut.

"Jadi bisa ada di perubahan. Saya kira ini terobosan dalam rangka untuk optimalisasi penyerapan," tutup dia.

Rencana Anies menggandeng ormas dan warga lewat sistem swakelola diungkapkan kemarin, Selasa (12/2). Berpayung Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Anies ingin program DKI dikerjakan oleh ormas dan warga.

Lihat juga: Warga DKI Surati Anies soal Polemik Air Dikelola Swasta

Menurut Perpres tersebut swakelola dibagi menjadi empat jenis. Swakelola tipe I mengamanatkan pemerintah untuk langsung melaksanakan program. Swakelola tipe II 2 pelaksanaan program pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa dilakukan lewat kerja sama dengan kementerian lembaga.

Swakelola tipe III memungkinkan program pemerintah daerah dikerjakan ormas dan swakelola tipe IVF+ dikerjakan oleh masyarakat.

"Penyelenggaranya tidak harus berbentuk perusahaan tapi bisa organisasi masyarakat. semacam Karang Taruna," ujar Anies. (ctr/wis)