TKN Klaim Impor Bagian Dari Program Kedaulatan Pangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Aria Bima membantah apabila Presiden Joko Widodo melakukan impor semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Hal itu ia katakan untuk merespon pernyataan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno yang menyebut masyarakat Jawa Tengah kecewa pemerintah lakukan impor di waktu panen.

Ia mengatakan kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah di era Jokowi merupakan program untuk menuju kedaulatan pangan di Indonesia.

Lihat juga: BPN Sebut Argumen Capaian Ekonomi Jokowi Mudah Dipatahkan

"Tolong dibedakan mana kebijakan impor yang memang kita tidak ingin. Mana program dalam konsep kedaulatan pangan," ujar Aria di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (14/2).

Politikus PDIP itu menuturkan Jokowi tengah berusaha mewujudkan konsep kedaulatan pangan di Indonesia. Konsep itu, kata dia, sebagai pengganti konsep swasembada pangan yang sempat diterapkan di Indonesia pada era Soeharto.

Beda kedaulatan dan swasembada pangan

Aria menyatakan ada perbedaan antara konsep kedaulatan pangan dan swasembada pangan. Kedaulatan pangan, kata dia, hanya menjadikan kebijakan impor semata-mata sebagai program.

Sementara itu, Aria menyebut konsep swasembada pangan menjadikan impor sebuah kebijakan yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari interdependensi.

"Konsep swasembada pangan itu kan jelas sekali kalau konsepnya swasembada dalam framing kecukupan pangan 80 persen, yang 20 persen adalah interdepedensi antar negara. Maka kebijakannya mesti impor," ujarnya.

Lihat juga: Swasembada Bawang Merah

Lebih lanjut, politikus PDIP ini menyampaikan pemerintahan Jokowi telah membuat rencana jangka panjang atau road map kemandirian pangan untuk mendukung konsep kedaulatan pangan tersebut.

Roadmap itu, kata dia, berisi soal manajemen waktu produksi hingga penyediaan infrastruktur pertanian, seperti embung hingga revitalisasi waduk.

Dalam roadmap itu, ia tidak mengelak tetap terdapat kebijakan impor didalamnya. Akan tetapi, ia kembali menegaskan impor dalam konsep di era Jokowi hanya sebagai penunjang.

"Pak Jokowi bilang kita tidak akan melakukan kebijakan impor pangan. Tetapi butuh program," ujarnya.

Lihat juga: KPU Sebut Daftar Pertanyaan Debat Kedua Beres Akhir Pekan Ini

Terpisah, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan isu pangan dapat menjadi primadona dalam debat kedua capres. Sebab, ia menyebut isu pangan menjadi salah satu bahan menyerang kubu oposisi terhadap petahana.

"Isu pangan menjadi eksentrik dan menarik karena selama ini kubu oposisi selalu menyerang petahana dengan isu pangan. Misalnya terkait dengan impor," ujar Ujang dalam keterangan tertulis, Kamis (14/2).

Ujang menuturkan setiap negara pasti melakukan impor. Dalam konteks pangan, impor dibolehkan demi menjaga stabilitas harga. Sebab, stabilitas harga pangan merupakan gambaran untuk menilai stabilitas sebuah negara.

"Harga pangan harus diatur negara. Negara harus hadir. Pemerintah ikut mengatur agar harga pangan stabil dan agar harga tidak dimainkan oleh mafia pangan," ujarnya.

Lihat juga: Ekonom Sebut Jokowi Punya Pengalaman, Prabowo Beri Alternatif

Sementara itu, Ujang turut memprediksi Jokowi-Ma'ruf bisa unggul dalam debat kedua. Sebab, selaku petahana Jokowi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan yang menyangku tema tersebut.

"Bisa saja kubu 01 yang akan unggul. Karena sudah menjalankan kebijakan-kebijakan terkait isu-isu yang diperdebatkan," ujar Ujang.

Menurutnya, tidak sulit untuk memprediksi keunggulan pasangan 01 jika menggunakan data penilaian kerja Jokowi selama ini di sektor yang menjadi materi debat, terutama infrastruktur, energi, dan pangan.

"Jika survei kinerja petahana baik. Maka di debat hanya tinggal menyampaikan kesuksesan-kesuksesan tersebut sambil membicarakan langkah visioner dalam lima tahun kedepan," ujarnya. (rzr/eks)