Polemik Swakelola, Pemprov DKI Sebut FBR dan PP Ormas Aktif

Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Betawi Rempug (FBR) hingga Pemuda Pancasila (PP) terdaftar sebagai organisasi masyarakat (ormas) yang terregistrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri menyatakan FBR dan PP bersama seribuan ormas lainnya sebagai ormas aktif.

Pernyataan ini tak lepas dari rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan program dana swakelola ormas dan kelompok masyarakat. Program dana swakelola menjadi sorotan masyarakat karena lewat program tersebut, organisasi kemasyarakatan (ormas) akan diberi dana untuk melakukan pembangunan di kampung.

"Ormas banyak, ada FBR, PP, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan (FKPPI). Ada juga yang Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah mereka juga termasuk ormas," kata Taufan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/2).

Lihat juga: Anies soal Swakelola Ormas: Tanya Pemerintah Pusat

Setidaknya ada 1.000 ormas yang terdaftar sebagai ormas resmi di Jakarta. Namun dari angka itu, hanya ada 350 yang turut aktif melakukan kegiatan.

"Terdaftar itu maksudnya mereka memiliki badan hukum, ada lisensinya dan resmi. Nah mereka statusnya terlapor ke DKI," jelas dia.

Sementara itu ada pula organisasi kekhususan di ranah DKI, yakni Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi). Namun Bamus itu punya status berbeda karena organisasi adat.

"Kalau Bamus itu khusus karena dia adat asli Betawi. Dia juga dapat hibah dari APBD untuk mengembangkan budaya," tutup Taufan.

Lihat juga: Rencana Anies Libatkan Ormas Dinilai Rawan Penyelewengan

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerapkan sistem swakelola tipe 3 dan 4 dalam implementasi program DKI. Dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan swakelola tipe 3 dilaksanakan oleh ormas dan tipe 4 dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.

Anies sempat mengatakan bakal menerbitkan Pergub untuk menjelaskan detail perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Peraturan itu masih digodok dan segera dikeluarkan.

Anies mengaku ormas yang menerima dana bukanlah ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) atau FBR, melainkan organisasi kemasyarakatan di kampung yang nantinya akan turut bekerja gotong royong untuk mengimplementasikan program di DKI.

"RT, RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, karang taruna, PKK itu organisasi kemasyarakatan. Nah ini yang menurut saya," kata Anies di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2). (ctr/osc)