Jokowi Soal Ahok Ganti Ma'ruf Amin: Jangan Fitnah

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyebut isu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menggantikan calon wakil presiden yang digandengnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Ma'ruf Amin, sebagai fitnah.

Secara hukum, Ahok tidak bisa menjadi presiden ataupun wakil presiden karena pernah terjerat kasus pidana.

"Hahaha, tidak mudah lagi (Ahok gantikan Ma'ruf). Lagi pula kami baru menuju pada yang namanya Pileg dan Pilpres, jangan diganggu dengan fitnah seperti itu. Ini sangat tidak mendidik," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Sabtu (16/2).

Sebelumnya, isu'Ahok menggantikan Ma'ruf muncul dari pemberitaan Indopos, salah satu surat kabar harian di Indonesia.

Dalam pemberitaan pada 13 Februari 2019, Indopos menulis bahwa masuknya Ahok sebagai anggota PDIP merupakan bagian dari rencana untuk menggantikan Ma'ruf Amin apabila yang bersangkutan berhalangan tetap atau sakit, mengingat usia Ma'ruf 75 tahun.
Berita itu juga menampilkan grafik bergambar prediksi penggantian personel presiden dan wakil presiden apabila Jokow-Ma'ruf menang pada 2019. Dalam skema yang dirilis Indopos, Ma'ruf Amin digantikan Ahok, kemudian Jokowi mengundurkan diri dengan berbagai alasan sehingga selanjutnya Ahok naik menjadi presiden dan Hary Tanoesoedibjo menjadi wakilnya.

Lihat juga: Hasto Sebut Fadli Zon Degradasikan Puisi untuk Hina Ulama

Atas pemberitaan itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf pun mengadukan Indopos ke Dewan Pers.

"Kami sudah melaporkan. Berita itu fitnah. Kami berharap Dewan pers segera memproses secepatnya," kata Direktur Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Amin Ade Irfan Pulungan kepada CNNINdonesia.com.

Ade menyebut berita tersebut menyesatkan dan hanya didasarkan pada rumor. 

"Kami juga berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Tapi kami menempuh jalur Dewan Pers terlebih dahulu," katanya

Dewan Pers menyatakan akan segera menganalisis pemberitaan Indopos dan dalam waktu dekat akan memanggil awak media Indopos untuk dimintai keterangan.

"Pengadu kan sudah memberikan pengaduannya, nanti teradu kami proses dan kami klarifikasi. Jadi pengaduan ini akan dianalisis oleh tim analisis komisi pengaduan masyarakat," kata tenaga ahli Dewan Pers Herutjahjo.

Sedangkan pihak Indopos belum memberikan keterangan apapun terkait hal ini.

Lihat juga: Prabowo-Sandi Usung 36 Program Aksi Ekonomi

(uli/vws)