BPK Bakal Audit Kinerja Sungai Citarum

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit kinerja Sungai Citarum. Sejauh ini, BPK menilai otoritas terkait dianggap lemah dalam hal sosialisasi soal pelestarian kepada warga di sekitar sungai dan dalam merawat fasilitas.

Hal ini disampaikan oleh Anggota IV BPK Rizal Djalil dalam acara Membedah Citarum dari Hulu sampai ke DKI Jakarta (untuk Pengelolaan Air Bersih di Jakarta), BPK RI, Senin (18/2/2019)

Lihat juga: Walhi Masih Temukan Perusahaan Buang Limbah B3 ke DAS Citarum

"Kita akan melakukan audit kinerja Sungai Citarum," ujar Rizal.

Menurutnya, audit kinerja sungai citarum ini diperlukan. Pihaknya pun siap melakukan jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerlukan audit tersebut.

"Audit ini juga berfungsi untuk meminalisir potensi keuangan yang akan menjadi beban Pemprov DKI jakarta," tutup Rizal.

BPK juga mengaku akan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan dan masyarakat DKI Jakarta agar hasil audit bisa menjadi bahan pertimbangan gubernur DKI dalam permasalahan air.

Kondisi Sungai Citarum Lama, Rancamanyar, Kabupaten Bandung, 2018. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

"Marilah kita semua baik LSM Lingkungan dan masyarakat DKI Jakarta agar memberi kesempatan kepada gubernur untuk DKI Jakarta untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat," katanya.

Diketahui, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas.

Terlepas dari itu, Rizal mengatakan pihaknya melihat ada sejumlah kelemahan dalam pengelolaan Citarum. Pertama, kekurangan dalam pemberian penyuluhan dari pemerintah daerah kepada warga sekitar sungai Citarum. Hal ini menyebabkan banyaknya limbah rumah tangga di sungai tersebut.

Lihat juga: Hasil Nyata Semangat Warga Buat Citarum Kembali Bersih

"Apakah mereka ini pernah diberikan penyuluhan, pernah diberikan sosialisasi, adakah perda yang mengatur?" cetusnya.

Ia meyakini pencemaran limbah akan berkurang jika masyarakat diberikan fasilitas yang memadai, imbauan yang berkala, serta pengawasan. Sebab, akunya, masyarakat di Indonesia itu bersifat partneralistik.

"Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Pernah enggak mereka disosialisasikan? Dibuat enggak fasilitas untuk mereka membuang limbah?" Rizal menambahkan.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Kedua, lanjut Rizal, kurangnya perawatan terhadap fasilitas penunjang, misalnya, Instalasi Pengolahan Limbah (IPL). Padahal, katanya, fasilitas-fasilitas itu dibangun dengan dana besar.

"Ini kondisi IPL yang dibangun oleh PUPR, kalau enggak salah, dari tahun 2015 PUPR telah menghabiskan dana 373 milyar untuk membangun infrastruktur IPL ini, tapi beberapa bangunan yang dibuat tidak ada kabarnya," tutur dia.

"Saat dilihat keadaannya sudah seperti ini, tidak terurus, tidak terpakai. Kebiasaan-kebiasaan tidak merawat ini seharusnya kita tinggalkan ya, dengan biaya Rp300-an miliar itu," ucap Rizal.

Lihat juga: Atasi Pencemaran, Industri di DAS Citarum Akan Direlokasi

Bupati Bandung Dadang Naser, yang ikut hadir dalam seminar ini, membenarkan penyataan Rizal soal masih kurangnya pengawasan terkait sungai Citarum, Jawa Barat.

Instansi-instansi yang terlibat dalam pengelolaan Sungai Citarum sendiri di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Bandung, Pemkot Bandung, Pemkab Bandung Barat.

Dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2), capres petahana Jokowi menyinggung soal pembersihan sungai Citarum yang sudah mulai dilakukan lewat slogan Citarum Harum.

[Gambas:Video CNN] (sha/arh)