Jokowi mengatakan konteks ucapannya adalah hampir tak ada konflik agraria dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur.
"Konteksnya adalah pembebasan lahan untuk infrastruktur. Kita tahu kan banyak infrastruktur berhenti delapan tahun, ada yang berhenti dua puluh enam tahun, karena apa? Pembebasan tanah yang terhambat," kata Jokowi kepada wartawan di Pandeglang, Banten, Senin (18/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, merujuk catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) atas konflik agraria pada 2018, tercatat 807,17 ribu hektare lahan di Indonesia mengalami konflik.
Konflik agraria didominasi oleh latar belakang perebutan lahan di sektor perkebunan sebanyak 65,66 ribu hektare, kehutanan 54,06 ribu hektare, pertambangan 49,69 ribu hektare, properti 13 ribu hektare, dan infrastruktur 4.859 hektare.
Luasan konflik tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 520,49 ribu hektare pada 2017.
Lihat juga:Jokowi Kembali Bagi 5000 Sertifikat Tanah |
Jokowi menyadari masih bakal terjadi konflik agraria sebelum pemerintah menyelesaikan program sertifikat tanah gratis sebanyak 80 juta lembar.
"Konteksnya tolong jangan di bolak-balik sehingga kelihatannya kami ini enggak menguasai masalah, ndak lah. Kami (saya) ngerti konflik agraria," kata dia.
Menurut calo presiden petahana, salah satu solusi menghilangkan konflik agraria itu adalah dengan program sertifikat tanah gratis untuk warga. Keberadaan sertifikat itu, kata Jokowi membuat kepemilikan tanah oleh warga menjadi jelas.
"Kalau jelas, konflik-konflik sengketa lahan menjadi akan berkurang dan tidak ada. Konteksnya ke sana. Jangan dilarikan ke mana mana," ujarnya.
Sejak 2017 lalu, pemerintah sudah mencetak sebanyak 5 juta sertifikat, kemudian pada 2018 sekitar 7 juta sertifikat tanah diserahkan kepada warga. Untuk tahun ini, Jokowi menargetkan 9 juta sertifikat tanah diberikan kepada warga secara gratis. (fra/wis)