Fadli Zon Ungkap Asal Usul Ratusan RIbu Hektare Lahan Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, mengatakan ratusan ribu hektare lahan di Aceh dan Kalimantan yang Hak Guna Usaha (HGU)-nya dipegang oleh Prabowo telah dimiliki sejak awal tahun 2000 dari hasil lelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Terkait dengan kepemilikan lahan itu, justru Pak Prabowo menurut saya menyelamatkan lahan itu atau usaha itu adalah usaha yang sudah bangkrut ada di BPPN," ujarnya, di koimpleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Lihat juga: Walhi: Lahan Prabowo Kemungkinan Didapat di Era Orde Baru

"Jadi di BPPN, badan apa sih dulu singkatannya itu, karena kita ada krisis kemudian itu dilelang oleh BPPN. Tahun 2000-an awal atau 1990-an. Pokoknya setelah krisis 1997-1998," Fadli menambahkan.

Senada, Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, mengatakan ratusan ribu hektare lahan di Aceh dan Kalimantan yang Hak Guna Usaha (HGU)-nya dipegang oleh Prabowo itu telah dimiliki sejak puluhan tahun lalu.

Meski begitu Ferdinand tak menyebut secara spesifik bahwa lahan itu didapat Prabowo kala mantan mertuanya, Soeharto, masih berkuasa di era Orde Baru.

Jubir BPN Prabowo- Sandiaga, Ferdinand Hutahaean, membenarkan Prabowo Subianto sudah puluhan tahun miliki lahan ratusan ribu hektare. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

"Lahan yang saat ini dikelola oleh Pak Prabowo setahu saya memang sudah puluhan tahun [dia dapat]," kata Ferdinand kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Selasa (19/2).

Ferdinand kemudian mengklaim lahan itu juga didapat Prabowo melalui prosedur yang jelas; tak ada penguasaan paksa yang dilakukan Prabowo atas nama perusahaannya.

"Diperoleh dengan cara yang benar sesuai prosedur. Tidak ada pengambilan paksa atau penguasaan paksa dan itu semua atas nama perusahaan," aku dia.

Lihat juga: Jokowi Diduga Pernah Kerja di Firma yang Kini Milik Prabowo

Ferdinand pun bingung mengapa urusan lahan ini harus terus-menerus diangkat pasca debat kedua Pilpres 2019. Lagi pula, kata dia, tak ada yang salah dengan kepemilikan lahan Prabowo karena selama ini dia juga patuh memabayar pajak.

"Tidak ada yang salah dengan itu, dan semua sesuai mekanisme yang berlaku. Pajak dibayar, dan itu untuk hutan industri sebagai bahan baku kertas. Jadi tidak ada yang salah," kata dia.

Ferdinand pun kemudian menuding Jokowi yang bersikap salah di debat kedua saat membicarakan soal lahan yang dikuasai Prabowo. Mestinya kata dia, semua penguasa lahan dibingkar oleh Jokowi, bukan hanya Prabowo.

Lihat juga: Eks Kombatan GAM Marah Dituduh Kelola Lahan Prabowo di Aceh

"Jokowi yang salah hanya bicara tentang Prabowo. Mestinya bicara juga dong penguasa lain yang bahkan jutaan hektar dan sekarang dikuasai oleh orang orang yang berada dibarisan pendukung Jokowi," katanya.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak seharusnya memiliki Hak Guna Usaha (HGU) lahan seluas ribuan hektare di masa kini. Hal itu mungkin didapatkan di era Orde Baru lewat koneksi politik yang kuat.

"Kemungkinan kebanyakan di masanya Orde Baru itu, memang orang-orang yang dekat dengan Soeharto memang dapat konsesi HPH dan HTI. Prabowo kemungkinan [mendapatkannya] di masa Orde Baru," kata Kepala Departemen Kajian Pembelaan dan Hukum Lingkungan Walhi Zenzi Suhadi.

[Gambas:Video CNN] (tst/arh)