Tahun Politik, Riau Siaga Darurat Karhutla Delapan Bulan

Antara, CNN Indonesia | Selasa, 19/02/2019 15:50 WIB
Tahun Politik, Riau Siaga Darurat Karhutla Delapan Bulan Riau siaga darurat kebakaran hutan dan lahan hingga Oktober. (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)
Jakarta, CNN Indonesia -- Status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diterapkan di Riau hingga Oktober 2019. Status siaga darurat diterapkan agar langkah antisipasi dilakukan agar tak mengganggu Pemilu.

Keputusan penerapan status siaga darurat diterapkan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim terhitung mulai hari ini hingga 31 Oktober.

Dilansir dari Antara, keputusan itu didasari sejumlah pertimbangan, salah satunya untuk menjaga agar pelaksanaan Pemilu agar tidak terganggu oleh asap karhutla.


"Ini memang perlu kita perbuat agar lebih optimal, cepat mencegah daripada kesulitan memadamkan kebakaran," kata Wan Thamrin usai rapat bersama sejumlah instansi di Kantor Gubernur di Pekanbaru, Rabu (19/2).

Beberapa instansi terkait yang hadir dalam rapat antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Restorasi Gambut, Manggala Agni, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri dan Kejaksaan Tinggi Riau.
Tahun Politik, Riau Siaga Darurat Karhutla Delapan BulanKebakaran hutan dan lahan di Riau. (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)

Penetapan status siaga darurat mempertimbangkan masukan dari BMKG bahwa Riau akan mengalami kemarau sekitar 5-6 bulan. Apalagi saat ini karhutla sudah terjadi di daerah pesisir dengan luas area terbakar 841 hektare.

Penetapan status tersebut dinilainya akan meringankan upaya pencegahan dari pemerintah daerah, karena akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Secara simultan kita bersatu. Pemerintah pusat juga campur tangan. Kalau sendiri kita kewalahan," katanya.

Kepala BPBD Riau, Edwar Sanger mengatakan penetapan status siaga darurat karhutla selama delapan bulan juga mempertimbangkan kondisi tahun politik pada tahun ini.
Tahun Politik, Riau Siaga Darurat Karhutla Delapan BulanKebakaran hutan dan lahan di Riau. (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)

Karena biasanya, status siaga darurat diberlakukan selama tiga bulan dan diperpanjang apabila dibutuhkan.

"Memang harus penetapan sampai Oktober karena nanti ada Pilpres, ada Pileg (Pemilu Legislatif), tahun politik ini," ujar dia.

Dengan begitu, ia mengatakan Satuan Tugas Karhutla Riau akan lebih fokus bekerja selama delapan bulan.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Pekanbaru Marzuki mengatakan pemerintah daerah memang harus mewaspadai potensi Karhutla di Riau. Kondisi cuaca pada kemarau memang relatif normal karena pengaruh El Nino tahun ini lemah.

Namun, di daerah pesisir Riau relatif lebih kering dan curah hujan sedikit. Pada Februari hingga Juli curah hujan diprakirakan akan semakin berkurang, hanya bersifat lokal dengan intensitas hujan ringan ke sedang.

Dalam catatan BPBD Riau, sejak awal Januari hingga pertengahan Februari ini luas kebakaran hutan dan lahan di Riau mencapai 841,71 ha.

Lahan yang terbakar paling luas terjadi di Kabupaten Bengkalis, yaitu 625 hektare ha. Kemudian di Kabupaten Rokan Hilir seluas 117 ha, Dumai 43,5 ha, Meranti 20,2 ha, Pekanbaru 16 ha, serta Kampar 14 ha.

Citra Satelit Terra-Aqua juga menunjukkan jumlah titik panas di kawasan gambut Provinsi Riau pada periode 11-17 Februari meningkat menjadi 231 titik, yang dari 48 titik di periode 4-10 Februari. Titik panas terkonsentrasi di daerah pesisir Riau seperti di Kabupaten Bengkalis, Dumai, Kepulauan Meranti dan Pelalawan. (sur)