Jokowi Ditantang Beberkan Penguasaan Lahan Kroni-kroninya

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid menyatakan Presiden Joko Widodo semestinya punya keberanian membeberkan para elite di lingkaran politiknya yang juga menguasai lahan dalam jumlah sangat besar.

Hidayat menyebut kroni-kroni Jokowi itu menguasai lahan yang sangat luas, bahkan melebihi lahan yang dimiliki Prabowo Subianto di Kalimantan Timur dan Aceh. 

"Ini juga tidak mencerahkan karena beliau tidak berani membuka yang sangat amat berkali lipatnya yang dimiliki kroni-kroninya," kata Hidayat di Jakarta, Selasa (19/7), tanpa menyebut nama kroni-kroni Jokowi yang dia maksud. 

Lihat juga: Tanah-tanah 'Raksasa' di Seputar Prabowo dan Jokowi

Hidayat mengatakan itu sebagai respons atas ucapan Jokowi soal kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

Jokowi mengucapkan itu dalam debat capres kedua. Ucapannya lantas memantik protes kubu Prabowo karena dianggap menyerang pribadi saat debat.

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Hidayat melanjutkan dengan mempertanyakan motif Jokowi mengungkit lahan Prabowo Subianto di Kalimantan dan Aceh. Dia mengaku heran kenapa baru sekarang Jokowi mengungkit hal itu.

Lihat juga: JK: Saya Kasih Tanah ke Prabowo

"Sepanjang waktu Pak Jokowi memimpin, itu sudah dikelola Pak Prabowo. Kalau itu bermasalah, kenapa enggak dari dulu dibilang masalah," kata Hidayat.

Hidayat juga menyatakan bahwa Prabowo tidak menguasai lahan yang dimaksud Jokowi. Prabowo hanya memperoleh hak guna usaha (HGU).

Menurut Hidayat dengan status HGU maka tanah itu tetap berstatus milik negara, bukan Prabowo. "Padahal faktanya itu bukan punya beliau," tutur Hidayat.

Lihat juga: Fadli Zon Ungkap Asal Usul Ratusan RIbu Hektare Lahan Prabowo

Terlebih, lanjut Hidayat, Prabowo memperoleh HGU atas lahan tersebut melalui proses hukum yang sah. Oleh karena itu, tidak perlu ada yang dipersoalkan.

"Itu pun memunculkan problema baru karena dinilai sebagai serangan pribadi," lanjutnya. (bmw/wis)