TNI Duga Warga Nduga Papua yang Lari ke Hutan Gabung KKB
Antara | CNN Indonesia
Kamis, 21 Feb 2019 13:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komandan Distrik Militer (Dandim) 1702/Jayawijaya, Letnan Kolonel Infanteri Candra Dianto menduga beberapa warga Kabupaten Nduga, Provinsi Papua yang masih berada di hutan bergabung dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Seperti diketahui, pascabaku tembak TNI dengan KKB yang meletus hebat Desember 2018, sejumlah warga berlarian ke hutan dan bukit, menghindari kontak senjata. Candra menilai sejumlah orang yang belum kembali ke perkampungan telah memiliki pemikiran berseberangan dengan NKRI.
"Kalau mereka tidak mau kembali, itu mereka yang punya pemikiran berseberangan dengan negara ini," kata Candra, Kamis (21/2) dikutip Antara.
Candra mengatakan situasi Nduga sudah kondusif. Kata dia, 99 persen warga Distrik Mbua dan Yigi yang lari ke hutan belantara sudah kembali ke perkampungan untuk beraktivitas seperti biasa.
Candra mengatakan hingga saat ini belum ada hal-hal menonjol seperti baku tembak antara KKB dan aparat, dan TNI/Polri sedang melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat untuk menghilangkan trauma pascabaku tembak beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu Candra membantah isu yang beredar bahwa TNI/Polri telah menjadikan Distrik Mbua dan Mappenduma sebagai pangkalan militer.
"Itu tidak benar (menjadi pangkalan militer). Juga tidak ada intimidasi kepada masyarakat," katanya.
Candra telah memfasilitasi pertemuan antara Dinas Pendidikan Jayawijaya dan Dinas Pendidikan Nduga terkait ratusan pelajar SD, SMP dan SMA yang mengungsi dan bersekolah di sekolah darurat di Jayawijaya.
"Pemerintah Jayawijaya sudah respons baik, dan pemindahan anak-anak ini ke sekolah yang layak, yaitu di YPPGI Jayawijaya segera dilakukan," katanya.
Seperti diketahui pemerintah telah memberikan instruksi penanganan KKB kepada TNI secara optimal.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menginginkan TNI dilibatkan penuh dalam operasi menumpas kelompok tersebut. Menurut Moeldoko, KKB harus dikategorikan sebagai separatis.
"Beda penanganannya kalau KKB masih ditangani kepolisian. Tapi kalau julukan berbeda (separatis) perlu tentara terlibat di dalamnya," kata Moeldoko beberapa waktu lalu.
Moeldoko menyatakan, karena kelompok yang menginginkan kemerdekaan Papua itu masih disebut sebagai KKB, penanganannya di bawah Polri. Menurut dia, bila sudah disebut separatis maka TNI bisa diterjunkan di garis depan.
"Jangan bicara KKB, bicara separatis ya separatis, kita harus tegas," ujarnya.
(ain)
Seperti diketahui, pascabaku tembak TNI dengan KKB yang meletus hebat Desember 2018, sejumlah warga berlarian ke hutan dan bukit, menghindari kontak senjata. Candra menilai sejumlah orang yang belum kembali ke perkampungan telah memiliki pemikiran berseberangan dengan NKRI.
"Kalau mereka tidak mau kembali, itu mereka yang punya pemikiran berseberangan dengan negara ini," kata Candra, Kamis (21/2) dikutip Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Candra mengatakan hingga saat ini belum ada hal-hal menonjol seperti baku tembak antara KKB dan aparat, dan TNI/Polri sedang melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat untuk menghilangkan trauma pascabaku tembak beberapa waktu lalu.
"Itu tidak benar (menjadi pangkalan militer). Juga tidak ada intimidasi kepada masyarakat," katanya.
Candra telah memfasilitasi pertemuan antara Dinas Pendidikan Jayawijaya dan Dinas Pendidikan Nduga terkait ratusan pelajar SD, SMP dan SMA yang mengungsi dan bersekolah di sekolah darurat di Jayawijaya.
"Pemerintah Jayawijaya sudah respons baik, dan pemindahan anak-anak ini ke sekolah yang layak, yaitu di YPPGI Jayawijaya segera dilakukan," katanya.
Seperti diketahui pemerintah telah memberikan instruksi penanganan KKB kepada TNI secara optimal.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menginginkan TNI dilibatkan penuh dalam operasi menumpas kelompok tersebut. Menurut Moeldoko, KKB harus dikategorikan sebagai separatis.
"Beda penanganannya kalau KKB masih ditangani kepolisian. Tapi kalau julukan berbeda (separatis) perlu tentara terlibat di dalamnya," kata Moeldoko beberapa waktu lalu.
Moeldoko menyatakan, karena kelompok yang menginginkan kemerdekaan Papua itu masih disebut sebagai KKB, penanganannya di bawah Polri. Menurut dia, bila sudah disebut separatis maka TNI bisa diterjunkan di garis depan.
"Jangan bicara KKB, bicara separatis ya separatis, kita harus tegas," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK