Yayasan Pita Kuning Tolak Penghapusan Obat Kanker Usus BPJS

Jakarta, CNN Indonesia -- Head of Service Yayasan Pita Kuning Tyas Amalia mengatakan bahwa para penggiat kanker sudah mulai bergerak untuk membuat petisi menolak penghapusan dua jenis obat kanker usus dari tanggungan BPJS Kesehatan. Petisi akan dibuat untuk menggugat Kementerian Kesehatan agar mengembalikan dua jenis obat kanker usus dalam layanan BJPS Kesehatan.

"Jadi di WA itu sudah mulai bergerak teman-teman penggiat kanker membuat petisi sebenarnya untuk menggugat dikembalikannya lagi kedua jenis obat itu dalam tanggungan BPJS," ujar Tyas kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/02).

Tyas menilai keputusan penghapusan obat kanker usus yang tertuang dalam Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/707/2018 itu terlalu terburu-buru. Bahkan dia menilai keputusan diambil tanpa melibatkan banyak pihak, baik dari pakar kesehatan maupun masyarakat, terutama para pasien kanker usus.

"Untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari saja sulit, apalagi untuk menebus obat dengan harga nominal tidak sedikit?" ujarnya.

Lihat juga: Ketua DPR Minta Obat Kanker Usus Tetap Ditanggung BPJS

Untuk Diketahui Kemenkes sebelumnya memutuskan untuk menghapus obat kanker usus besar atau kolorektal dari daftar yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Penghapusan yang berlaku pada 1 Maret tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/707/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/659/2017 tentang Formularium Nasional.

Dalam keputusan yang dikeluarkan 19 Desember 2018 tersebut setidaknya ada dua jenis obat kanker yang dihilangkan dari layanan BPJS Kesehatan.

Pertama, obat bevasizumab yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan kanker.

Lihat juga: Timbulkan Polemik, Penghapusan Obat Kanker BPJS Dikaji Ulang

Kedua, cetuximab yang digunakan untuk pengobatan kanker kolorektal (kanker usus besar). Untuk jenis obat bevasizumab, dalam keputusan menteri tersebut, sudah tidak masuk dalam formularium nasional obat yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Padahal, dalam keputusan menteri sebelumnya, obat masih masuk dalam daftar. Obat jenis tersebut masih ditanggung untuk pengobatan kolorektal dengan peresepan maksimal sebanyak 12 kali. (ntv/osc)