MUI DKI Tegaskan Malam Munajat 212 Tak Undang Tokoh Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta menyatakan tak pernah mengundang tokoh politik untuk hadir dalam acara Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional atau Malam Munajat 212 di Lapangan Monas, Kamis (21/2) lalu.

Ketua MUI DKI KH Munahar Muchtar HS mengatakan para politikus yang hadir dalam acara itu datang sebagai pribadi. Karena itu tak bisa dilarang karena acara tersebut terbuka untuk umum.

"MUI DKI Jakarta tidak pernah mengirimkan undangan khusus kepada para tokoh politik. Kalaupun ternyata ada beberapa yang hadir, tentu mereka datang sebagai pribadi, seorang warga negara, kami terbuka menerima tidak melarang mereka untuk hadir. Siapapun tokohnya," kata Munahar dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com.

Lihat juga: Munajat 212 Dikritik, MUI DKI Minta Jangan Perkeruh Suasana

Malam Munajat 212 digelar Kamis pekan lalu di lapangan Monas. Acara itu dihadiri ribuan orang dari wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Acara itu mendapat sorotan dan dianggap politis karena diinisiasi oleh Presidium Alumni 212 (PA 212) dan dihadiri sejumlah politisi seperti Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan hingga Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Malam Munajat 212 juga diwarnai puisi dari Neno Warisman yang kontroversial. Dalam puisi yang dibacakan di hadapan peserta Malam Munajat 212, Neno Neno meminta kemenangan dalam Pilpres nanti. Isinya adalah:

"... Jangan, jangan Engkau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika Engkau tidak menangkan. Kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah tak ada lagi yang menyembah-Mu..."

Lihat juga: Ma'ruf Amin Sebut Doa Neno Warisman Tak Bakal Manjur

Neno adalah anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun BPN menyebut Neno datang secara pribadi.

Meski demikian MUI DKI mengklaim Malam Munajat 212 bebas dari politik praktis.

"Kegiatan 'Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional' kemarin bebas dari politik praktis, karena tidak ada satupun atribut partai politik atau calon presiden-calon wakil presiden yang ada di lokasi acara," kata Munahar.

"Jika ada pedagang yang memanfaatkan momen keramaian untuk berjualan atribut politik, tertentu di luar lokasi kegiatan, tentu MUI DKI Jakarta tidak bisa melarang orang untuk mencari rezeki," kata Munahar.

Lihat juga: Kubu #2019GantiPresiden Sebut Puisi Neno Ekspresi Seorang Ibu

(wis)