Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian, menyampaikan hal tersebut saat dimintai pendapatnya terkait penangkapan tiga orang perempuan dari kelompok relawan Prabowo-Sandi di Karawang, Jawa Barat yang berkampanye tentang 'azan dilarang dan diperbolehkannya nikah sejenis jika Jokowi menang'.
Pipin berkata, penegakan hukum yang adil bagi semua relawan atau pendukung pasangan calon di Pilpres 2019 penting untuk menunjukkan keadilan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara dalam menyikapi berbagai hoaks, fitnah, dan kampanye hitam yang marak terjadi di Pilpres 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun mempertanyakan kelanjutan laporan-laporan seputar dugaan pelanggaran yang dilakukan relawan Jokowi-Ma'ruf tersebut karena telah dilayangkan ke polisi atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sejak lama. Salah satunya, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh politisi PSI, Guntur Romli yang diduga menghina alumni Reuni 212.
Pipin menegaskan Prabowo-Sandi tidak pernah memberikan arahan kepada BPN atau relawan untuk berkampanye hitam dan menyebarkan fitnah atau hoaks. Menurutnya, Prabowo-Sandi ingin menang secara berkah dan bermartabat di Pilpres 2019.
"Kepada semua pihak relawan [dan] BPN kami ingin menang berkah dan bermartabat, tidak ingin dengan kecurangan," ujar politisi PKS itu.
Sebelumnya, Polres Karawang meringkus tiga perempuan karena diduga melakukan kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf. Penangkapan tersebut merupakan tindakan preventif atas Kepolisian atas beredarnya video di media sosial yang diduga melibatkan ketiga perempuan tersebut.
Dalam video, ketiganya dalam kampanye dari pintu ke pintu meyakinkan warga bahwa Jokowi akan melarang azan, melarang memakai hijab, dan memperbolehkan pernikahan sesama jenis.
(mts/pmg)