Pengamat LIPI Sarankan Jokowi Minta Maaf soal Data Keliru

Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan kekeliruan dalam pemaparan data saat debat capres-cawapres merupakan kesalahan fatal. Atas dasar itu dia mengimbau pasangan calon ke depannya segera meminta maaf bila telah menyadari menyampaikan data yang keliru.

Pernyataan Siti itu merujuk pada sejumlah kesalahan data yang disampaikan Jokowi saat debat capres kedua di Hotel Sultan, 17 Februari lalu.

"Seharusnya segera setelah perdebatan terjadi itu Pak Jokowi menyatakan minta maaf. Minta maaf bahwa apa yang disampaikan itu keliru. Itu yang tidak dilakukan," ujar Siti, Selasa (26/2), dalam diskusi bertajuk Rezim Jokowi Menebar Hoax dan Kebohongan di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, (26/2).

Lihat juga: BPN: Jangan Khawatir Ma'ruf, Sandi Bakal Sopan

Calon presiden Jokowi pada debat kedua menyampaikan sejumlah data yang kemudian dia koreksi. Salah satunya adalah data soal konflik agraria dan kebakaran hutan.

Soal konflik agraria, Jokowi saat debat mengklaim hampir tak ada lagi konflik agraria dalam kuru 4,5 tahun terakhir. Padahal data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut pada 2018 saja tercatat 807,17 ribu hektare lahan di Indonesia mengalami konflik.

Lalu, soal kebakaran hutan Jokowi saat debat menyatakan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan gambut selama tiga tahun. Padahal, faktanya, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi bahkan sampai hari ini.

Jokowi sebenarnya meluruskan klaim data-datanya beberapa hari setelah debat. Di sisi lain, Siti menuturkan kekeliruan data termasuk kesalahan fatal karena debat berfungsi sebagai ajang memberikan edukasi kepada masyarakat.

Lihat juga: Fadli Zon Minta Menteri Jokowi Tak Diundang Nonton Debat

Untuk menghindari kekeliruan serupa, Siti mengimbau pasangan capres-cawapres untuk memberi tahu publik bahwa data yang disampaikan adalah data perkiraan.

"Kita harapkan kalau tidak tahu calon itu lebih baik mengatakan mobon maaf. Mohon maaf untuk jumlah angka kira-kira segini sehingga tidak salah," ujar Siti.

Lebih lanjut, Siti memaklumi apabila pasangan calon menyampaikan argumen yang tidak lengkap pada saat debat capres-cawapres. Pasalnya, waktu untuk menjawab pertanyaan sangatlah singkat, paling lama dua menit.

Lihat juga: KPU Usul Pakar Bisa Langsung Bertanya ke Cawapres saat Debat

"Ketika harus dua menit jawab pertanyaan apalagi dengan data, jadi bisa dipahami apa yang disampaikan capres tidak utuh. Argumen tidak utuh. Karena dalam dua menit tidak cukup," kata Siti.

Selain itu, ia berharap pada debat putaran ketiga mendatang dapat menggali substansi masalah dan tema yang didebatkan.

"Kami usulkan agar kontestasi melalui debat ketiga jauh mencerahkan, edukatif, jauh dari kemungkinan subordinasi apalagi urusan privat," ujarnya.

Debat ketiga hanya mempertemukan cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Debat ini digelar 17 Maret 2018 mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. (sah/wis)