Akui Salah, Bupati Nonaktif Tulungagung Tak Ajukan Banding

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengaku bersalah dan tidak mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara.

Sebelumnya, Syahri divonis 10 tahun penjara, denda Rp700 juta, dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp28 miliar dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (14/2).

Lihat juga: Bupati Nonaktif Tulungagung Divonis 10 Tahun Penjara

"Setelah mempertimbangkan keputusan (hakim), juga setelah kami memberikan konsultasi, akhirnya pertimbangan itu menjadi dasar bagi terdakwa untuk tidak mengajukan banding," kata kuasa hukum Syahri Mulyo, Hakim Yunizar, Rabu (27/2) dikutip dari Antara.

Yunizar menegaskan bahwa putusan majelis hakim atas diri Syahri dalam perkara tindak pidana korupsi sudah tepat dan benar.

Syahri dalam persidangan juga sudah mengakui adanya aliran dana fee proyek dari program DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum) dan BK (Bantuan Keuangan) ke dirinya selaku pejabat Bupati Tulungagung saat itu.

Lihat juga: Tersangka Korupsi Menang Pilkada karena Regulasi Lemah

Namun, nominalnya tidak sebesar tuntutan jaksa KPK yang menyebut sebesar Rp77 miliar.

"Di pembelaan kami kan yang diakui, Rp16 miliar tapi hakim menyimpulkan Rp28 miliar. Ya, kami terima putusan itu. Terdakwa sudah menerima dan mengakuinya," ujar Yunizar.

Syahri, kata dia, kini tinggal menunggu vonis hakim dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Sebab, Yunizar mengaku belum tahu apakah pihak jaksa KPK akan menerima atau banding atas putusan tersebut.

Lihat juga: Membuat Kapok Kepala Daerah Agar Tak Korupsi

"Status perkara klien kami juga masih bergantung ada atau tidaknya upaya hukum dari terdakwa lain dalam perkara yang sama. Sebab pemberkasan [perkara] jadi satu. Kalau misal ada yang banding, status vonis hukuman terdakwa [terpidana] Syahri juga menunggu sampai ada putusan final yang berkekuatan hukum tetap," tuturnya.

Syahri sendiri berkomitmen untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada dirinya sebesar Rp28 miliar.

Sebesar Rp1,5 miliar sebelumnya telah disita KPK saat OTT dan penggeledahan, sehingga sisa yang pengganti sebesar Rp26,5 miliar akan diupayakan kembalikan maksimal 30 hari setelah vonis dijatuhkan.

Lihat juga: Bupati Tulungagung Syahri Langsung Nonaktif Usai Dilantik

"Sudah ada kemauan untuk mengembalikan. Kalaupun misal tidak terpenuhi, jaksa bisa saja menyita aset terpidana hingga senilai total kerugian negara yang belum terbayar," ucapnya.

Syahri, lanjutnya, siap menjalani seluruh proses hukumnya. Namun, Yunizar juga meminta KPK untuk mengusut dan menindaklanjuti temuan dan fakta persidangan yang mengungkap adanya para pihak lain yang ikut menerima aliran dana korupsi total sebesar Rp140 miliar.

Dari total audit investigasi yang dilakukan BPK dan menjadi acuan jaksa KPK itu, Rp28 miliar dinyatakan mengalir ke Syahri Mulyo, ke Kepala PUPR Tulungagung Sutrisno sebesar Rp71 miliar.

"Masih ada sekitar Rp41 miliar yang harus ditelurusi kemana saja dana 'fee' itu mengalir. KPK harus mengusutnya, baik yang sudah terungkap di fakta persidangan maupun yang belum," ujarnya.

[Gambas:Video CNN] (arh)