HNW Desak Bawaslu Usut Indikasi Politik Uang 'Pembawa Pesan'
CNN Indonesia
Kamis, 28 Feb 2019 16:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki indikasi adanya praktik politik uang di kotak bertuliskan 'Pembawa Pesan'.
Ia mengingatkan praktik pemberian uang telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat kampanye berlangsung.
"Bawaslu di sini perannya harus hadir betul ya. Kalau kemudian money politics disepakati tidak boleh, dan kemudian juga tidak boleh adanya intimidasi, maka ya sebaiknya hal semacam ini pasti sudah sampai kepada Bawaslu, hendaknya segera ditindaklanjuti," kata Hidayat saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (28/2).
Diketahui, Kotak kardus 'Pembawa Pesan' itu bergambar wajah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Di dalamnya diketahui berisi poster wajah Jokowi, stiker, kalender, alat tulis, dan buku tulis.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu lantas membandingkan sikap penegak hukum terhadap kotak pembawa pesan dan kasus kampanye hitam tiga orang ibu-ibu di Karawang.
Hidayat menilai pihak kepolisian cenderung lebih cepat mengusut kasus kampanye hitam emak-emak di Karawang ketimbang mengusut Kotak Pembawa Pesan saat ini. Ia menyatakan sudah seharusnya para penegak hukum bisa berlaku adil terhadap segala kegiatan yang berpotensi melanggar peraturan pemilu.
"Kalau polisi bisa menangkap 3 emak-emak dengan alasan ini penyebaran fitnah, maka menurut saya seharusnya hukum yang sejeneis juga diberlakukan pada siapapun yang melakukan tindakan yang terindikasi pelanggaran pemilu," kata dia.
Melihat hal itu, Hidayat berharap agar Bawaslu dan Kepolisian bisa mengusut motif aksi kotak pembawa pesan tersebut. Ia menyatakan aksi kotak pembawa pesan itu dipastikan memiliki kepentingan politik yang mengarah ke dugaan praktik politik uang untuk mempengaruhi masyarakat.
"Silakan teliti, dan kalau memang terbukti ada uangnya, ada money politic-nya, dan itu melanggar hukum, ya sudah sangat seharusnya bila polisi dan Bawaslu menegakkan hukum secara adil kepada siapapun," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Lukman Edy mengaku melimpahkan kekuatan semua relawan, termasuk 'Pembawa Pesan', untuk kampanye dari pintu ke pintu (door to door).
Hal ini dikatakannya saat ditanya apakan 'Pembawa Pesan' merupakan bagian dari TKN atau tidak.
"Ya kita memang limpahkan semua kekuatan [pendukung] Pak Jokowi untuk melakukan edukasi di tengah masyarakat," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/2).
Pengalihan Isu Kalah Debat
Sementara itu, Juru Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ryan Ernest mengkritik janji Prabowo Subianto yang ingin menjemput Rizieq.
Ia mengatakan janji itu dilontarkan Prabowo sebagai bentuk politik pengalihan isu usai dikalahkan Joko Widodo pada ajang debat capres putaran kedua yang digelar Minggu, 17 Februari 2019 lalu.
"Kalau saya lihat ini pengalihan isu aja karena kemarin saya lihat di debat capres itu Prabowo KO [knockout] sama Jokowi, terutama soal penguasaan lahan tanah," kata Ryan saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Lebih lanjut, Politikus PSI itu menyatakan Prabowo sedang mencari jalan keluar untuk mengalihkan persepsi publik dari bayang-bayang kekalahannya di debat lalu. Salah satunya, kata dia, dengan memunculkan kembali janji penjemputan Rizieq.
Terlebih lagi, Ryan menyatakan Jokowi telah menyentil tentang penguasaan tanah yang dimiliki Prabowo dalam debat tersebut.
Diketahui, Jokowi menyindir soal kepemilikan lahan Prabowo yang cukup luas di Kalimantan Timur dan Aceh Utara dalam debat capres putaran kedua lalu.
"Saya mengerti ada konsep pengalihan isu dalam politik, nah jadi statement pak Prabowo akan jemput Rizieq itu ya bentuk pengalihan isu dari isu kalah debat soal lahan itu," kata dia.
"Jadi KO betul pak Prabowo di debat kedua kemarin itu. Dia harus menutup malunya dengan menambahkan isu memulangkan Rizieq ini," ujarnya.
Disisi lain, Ryan menyatakan Prabowo tak bisa secara serta-merta mengintervensi kasus hukum yang menjerat Rizieq Shihab bila terpilih jadi presiden.
Sebab, kata dia, Rizieq sendiri memiliki beberapa kasus yang masih berjalan di kepolisian untuk dihadapinya sepulang ke tanah air.
"Dia enggak pulang karena ada beberapa perkara hukum yang mengganjal beliau kan. Nah, kalau seseorang siapapun jadi presiden lalu langsung memberikan janji seolah-olah kasusnya bisa hilang gitu ya, saya pikir enggak bener juga, karena seorang presiden enggak boleh intervensi penegak hukum," katanya.
[Gambas:Video CNN] (rzr/ain)
Ia mengingatkan praktik pemberian uang telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat kampanye berlangsung.
"Bawaslu di sini perannya harus hadir betul ya. Kalau kemudian money politics disepakati tidak boleh, dan kemudian juga tidak boleh adanya intimidasi, maka ya sebaiknya hal semacam ini pasti sudah sampai kepada Bawaslu, hendaknya segera ditindaklanjuti," kata Hidayat saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (28/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu lantas membandingkan sikap penegak hukum terhadap kotak pembawa pesan dan kasus kampanye hitam tiga orang ibu-ibu di Karawang.
Hidayat menilai pihak kepolisian cenderung lebih cepat mengusut kasus kampanye hitam emak-emak di Karawang ketimbang mengusut Kotak Pembawa Pesan saat ini. Ia menyatakan sudah seharusnya para penegak hukum bisa berlaku adil terhadap segala kegiatan yang berpotensi melanggar peraturan pemilu.
"Kalau polisi bisa menangkap 3 emak-emak dengan alasan ini penyebaran fitnah, maka menurut saya seharusnya hukum yang sejeneis juga diberlakukan pada siapapun yang melakukan tindakan yang terindikasi pelanggaran pemilu," kata dia.
Melihat hal itu, Hidayat berharap agar Bawaslu dan Kepolisian bisa mengusut motif aksi kotak pembawa pesan tersebut. Ia menyatakan aksi kotak pembawa pesan itu dipastikan memiliki kepentingan politik yang mengarah ke dugaan praktik politik uang untuk mempengaruhi masyarakat.
"Silakan teliti, dan kalau memang terbukti ada uangnya, ada money politic-nya, dan itu melanggar hukum, ya sudah sangat seharusnya bila polisi dan Bawaslu menegakkan hukum secara adil kepada siapapun," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Lukman Edy mengaku melimpahkan kekuatan semua relawan, termasuk 'Pembawa Pesan', untuk kampanye dari pintu ke pintu (door to door).
Hal ini dikatakannya saat ditanya apakan 'Pembawa Pesan' merupakan bagian dari TKN atau tidak.
"Ya kita memang limpahkan semua kekuatan [pendukung] Pak Jokowi untuk melakukan edukasi di tengah masyarakat," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/2).
Pengalihan Isu Kalah Debat
Sementara itu, Juru Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ryan Ernest mengkritik janji Prabowo Subianto yang ingin menjemput Rizieq.
Ia mengatakan janji itu dilontarkan Prabowo sebagai bentuk politik pengalihan isu usai dikalahkan Joko Widodo pada ajang debat capres putaran kedua yang digelar Minggu, 17 Februari 2019 lalu.
"Kalau saya lihat ini pengalihan isu aja karena kemarin saya lihat di debat capres itu Prabowo KO [knockout] sama Jokowi, terutama soal penguasaan lahan tanah," kata Ryan saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Lebih lanjut, Politikus PSI itu menyatakan Prabowo sedang mencari jalan keluar untuk mengalihkan persepsi publik dari bayang-bayang kekalahannya di debat lalu. Salah satunya, kata dia, dengan memunculkan kembali janji penjemputan Rizieq.
Terlebih lagi, Ryan menyatakan Jokowi telah menyentil tentang penguasaan tanah yang dimiliki Prabowo dalam debat tersebut.
Diketahui, Jokowi menyindir soal kepemilikan lahan Prabowo yang cukup luas di Kalimantan Timur dan Aceh Utara dalam debat capres putaran kedua lalu.
"Saya mengerti ada konsep pengalihan isu dalam politik, nah jadi statement pak Prabowo akan jemput Rizieq itu ya bentuk pengalihan isu dari isu kalah debat soal lahan itu," kata dia.
"Jadi KO betul pak Prabowo di debat kedua kemarin itu. Dia harus menutup malunya dengan menambahkan isu memulangkan Rizieq ini," ujarnya.
Disisi lain, Ryan menyatakan Prabowo tak bisa secara serta-merta mengintervensi kasus hukum yang menjerat Rizieq Shihab bila terpilih jadi presiden.
Sebab, kata dia, Rizieq sendiri memiliki beberapa kasus yang masih berjalan di kepolisian untuk dihadapinya sepulang ke tanah air.
"Dia enggak pulang karena ada beberapa perkara hukum yang mengganjal beliau kan. Nah, kalau seseorang siapapun jadi presiden lalu langsung memberikan janji seolah-olah kasusnya bisa hilang gitu ya, saya pikir enggak bener juga, karena seorang presiden enggak boleh intervensi penegak hukum," katanya.
[Gambas:Video CNN] (rzr/ain)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK