Amien Rais Minta Audit Forensik IT KPU Awal April

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais, mengaku pihaknya akan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memeriksa sistem itu pada awal April 2019. Tujuannya, memeriksa sistem teknologi penghitungan suara.

"Saya peringatkan awal April tim Adil Makmur akan datang dengan full force IT-nya. Kita akan meminta audit forensik audit terakhir. Kalau tidak mau, berarti memang ada niat curang ya," ujar Amien saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (1/3).

Audit forensik secara umum adalah audit yang dilakukan untuk menelusuri indikasi kecurangan.

Lihat juga: Temui FUI, KPU Luruskan Tudingan Jokowi Tak Cuti Kampanye

Rencana itu sudah dititipkan ke Sekjen KPU Arief Rahman Hakim pada pertemuan antar KPU dengan perwakilan massa aksi. Usul itu bakal disampaikan ke komisioner KPU.

Arief menyebut Prabowo-Sandi bakal mundur jika hasil audit forensik mencurigakan.

"Nanti pada awal April perwakilan akan hadir meminta hasil audit forensik IT, dan kalau hasilnya nanti tidak clear maka akan mundur pasangan calon 02," kata Arief membacakan pesan Amien.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Ditemui terpisah, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan saran Amien Rais itu akan dibahas pada pertemuan Rabu (6/3).

Namun, ia meluruskan KPU sesuai undang-undang KPU melakukan penghitungan suara secara manual.

"Hasil akhir pemilu itu tidak dilakukan berdasarkan teknologi informasi. Jadi hasilnya itu berdasarkan kertas berjenjang dari tingkat TPS, kabupaten, provinsi hingga nasional," ujar Wahyu.

Lihat juga: Dicueki Pimpinan KPU, Amien Rais Pilih Pulang

Sementara, di luar kantor KPU, Sekretaris Jendral FUI Al Khaththath mempertanyakan hak pilih dari tunagrahita dan orang yang mengalami gangguan jiwa.

"Di dalam salah satunya kita memastikan hak pilih orang gila apakah pantas memilih," kata Al Khaththath dari atas mobil komando di KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3).

Jika orang dengan gangguan jiwa dan tunagrahita atau keterbelakangan mental memiliki hak suara, kata dia, artinya keduanya juga memiliki hak untuk dipilih.

Massa Apel Siaga Forum Umat Islam (FUI) menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU, Jumat (1/3). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Kalau idiot boleh dipilih, apa boleh caleg idiot, cawapres idiot? Ini pertanyaan logika. Kalau orang gila bisa milih, orang gila bisa dipilih dong? Capres gila, bahaya itu," kata dia.

Namun untuk menindaklanjuti persoalan itu, FUI akan bertemu kembali dengan KPU pada Rabu mendatang.

"Akan kita bahas secara detail hari Rabu mendatang apakah Orang gila pantas memilih. Dan kita lihat nanti bagaimana FUI-KPU bisa bekerjasama untuk sosialisasi pemilu adil," ujar Al Khaththath.

Lihat juga: Gangguan Jiwa Pemilih, Isu Lama Bangkit Kembali Berkat KPU

Sebelumnya, KPU menyatakan pendataan terhadap penyandang disabilitas merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Putusan itu menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental ikut didata, sepanjang dia tidak mengidap gangguan jiwa secara permanen dan dikonfirmasi oleh profesional.

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke 2 (DPTHP-2), penyandang disabilitas mencapai 1,2 juta jiwa.

Rinciannya, pemilih tunadaksa mencapai 83.182 orang, tunanetra sebanyak 166.364 pemilih, dan tunarungu sebanyak 249.546 orang. Selain itu, tunagrahita sebanyak 332.728 orang, dan disabilitas yang masuk kategori lainnya sebanyak 415.910 pemilih.

[Gambas:Video CNN] (dhf/ctr)