TKN Yakin Kartu Indonesia Prakerja Tak Tambah Utang Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, meyakini program Kartu Indonesia Prakerja yang dicanangkan pihaknya tidak akan menambah jumlah utang Indonesia.

Menurut dia, Jokowi telah menghitung total dana yang dibutuhkan untuk program Kartu Indonesia Prakerja dimaksud.

"Saya kira tidak [akan meningkatkan jumlah utang]," kata Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat (8/3).

Ace menjelaskan, Jokowi memiliki banyak cara untuk membuat program Kartu Indonesia Prakerja bisa berjalan. Misalnya memfokuskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendukung kebutuhan biaya Kartu Indonesia Prakerja, atau dengan cara lain seperti menjalin kerja sama dengan pihak swasta.

"Skema APBN pun itu bisa diambil untuk kepentingan itu. Yang kedua itu yang saya katakan bahwa ini juga bisa kerja sama dengan pihak swasta dengan dunia industri," ucap Ace.

Lihat juga: Kartu Prakerja Akan Diupayakan Masuk APBN 2020

Dia menyampaikan, Kartu Indonesia Prakerja hanya penyempurnaan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya sudah dilaksanakan di sejumlah kementerian seperti di Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut dia, semua program di kementerian itu akan disempurnakan lewat Kartu Indonesia Prakerja demi mengembangkan sumber daya manusia yang siap pakai dan mampu bersaing di kancah internasional.

"Kalau kita tidak ada upaya seperti itu bisa-bisa nanti kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain," ucap politisi Golkar itu.

Sebelumnya Jokowi menyatakan bakal meluncurkan kartu pra-kerja bagi warga yang belum mendapat pekerjaan dan korban PHK.

Jokowi menjelaskan kartu tersebut digunakan untuk meningkatkan keterampilan bagi masyarakat yang belum bekerja, yang berstatus sebagai pekerja, serta yang akan berganti pekerjaan.

Lihat juga: JK Sebut Butuh Anggaran Besar untuk Kartu Prakerja Jokowi

Menurut Jokowi, pada tahun ini pemerintah menargetkan masyarakat yang mengikuti pelatihan sekitar 500 ribu orang layanan pelatihan vokasi di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara pada 2020, Jokowi menargetkan sekitar 2 juta orang yang diberikan pelatihan.

Menanggapi rencana Jokowi itu, Wapres Jusuf Kalla tak menampik bahwa pembagian Kartu Indonesia Prakerja membutuhkan anggaran yang besar. Kata dia, program kartu itu baru dapat dijalankan pada tahun anggaran 2020.

"Butuh anggaran besar. Nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020 baru kita tahu, yang jelas tahun ini belum," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (5/3). (mts/osc)