TKN Fokus Kurangi Angka Stunting, BPN Akan Evaluasi BPJS

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memaparkan visi misi paslon terkait bidang kesehatan jelang Debat Cawapres pada 17 Maret mendatang.

Jokowi-Ma'ruf akan fokus melakukan upaya pengurangan angka stunting. Sementara Prabowo-Sandi akan fokus memperbaiki pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Visi misi di bidang kesehatan merupakan salah satu tema Debat Cawapres.

"Mulai perbaikan gizi dan ibu hamil, kami akan menurunkan lagi angka stunting lebih cepat, karena itu indikator gizi buruk. Sekarang sudah disiapkan program ke depan untuk pengendalian stunting. Kami akan produksi sumber daya alam lima tahun ke depan," kata anggota TKN Hasbullah Thabrany dalam diskusi di d'Consulate Resto and Lounge, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

Lihat juga: KPAI: Visi Misi Prabowo Tak Jamin Perlindungan Perempuan

Hasbullah mengatakan akan melanjutkan program kesehatan yang selama ini sudah berjalan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menjelaskan pihaknya telah menerima indikator peningkatan outcome seperti angka stunting yang turun 7 persen. Selain itu, ia mengatakan pihaknya juga akan meneruskan pemerataan fasilitas kesehatan dengan mengirimkan tenaga kesehatan ke berbagai wilayah.

Selain itu, Hasbullah menyinggung program pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi. Pembangunan infrastruktur, lanjutnya bisa mempermudah pemerataan kesehatan dan juga ekonomi hingga ke pelosok.

"Tentu prioritas utama kualitas sumber daya manusia sekarang, kalau 5 tahun belakangan fokus infrastruktur fisik yang kita lihat sudah sangat bagus. Setelah infrastruktur berkembang bagus, barang-barang manusia bergerak lebih cepat, pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi," ujarnya.

Hasbullah juga membahas program Jokowi-Ma'ruf tentang pengendalian tembakau. Selain dengan memperluas wilayah bebas asap rokok, Jokowi-Ma'ruf juga menilai pengenaan cukai sebagai salah satu cara efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok.

Lihat juga: Jokowi Minta Semua Kadis Kesehatan Tekan Angka 'Stunting'

"Dan tentu memang salah satu cara efektif adalah kami naikkan harga rokok dengan cukai. Cukai kami belum maksimal. Tapi pengendalian cukai bukan hanya kesehatan, tapi juga Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian," jelasnya Hasbullah.

Sementara itu, anggota BPN Hermawan Syahputra menjelaskan Prabowo-Sandi akan melakukan evaluasi BPJS dan bagaimana keberpihakan pada masalah kesehatan.

"Sekarang yang masih jadi persoalan besar kita adalah BPJS. Kami lihat BPJS ada yang jebol. Ada primary health care. Sekarang ini jebol semua. Karena primary health care itu 80 persen pelayanan kesehatan jebol karena tidak dikedepankan primary health care," ucapnya.

Soal pengendalian tembakau, Hermawan mengatakan Prabowo-Sandi akan mengupayakan mata pencaharian alternatif bagi petani tembakau. Hermawan kemudian menyinggung kebocoran anggaran Rp11 ribu triliun untuk memperbaiki hal ini.

"Harus punya alternatif dan mata pencaharian. Kalau manusianya tidak pernah disentuh, maka jangan harap ini bisa dikendalikan. Manusia yang beririsan dengan rokok harus diberdayakan. Konkretnya, kita punya kebocoran Rp11 ribu triliun, kalau ini tertangani, tidak sulit," ujarnya.

[Gambas:Video CNN] (ani/stu)