Eks Kepala BAIS Ungkap Peran Irwandi di Perjanjian Helsinki

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksamana Muda TNI (Purnawirawan) Soleman B Ponto menceritakan peran Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf saat bertugas dalam proses perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Irwandi disebut berperan aktif dalam perjanjian Helsinki tahun 2005.

Hal ini disampaikan Soleman saat menjadi saksi meringankan bagi Irwandi dalam kasus suap di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/3).

"Dia bangun trust (kepercayaan). Tanpa itu, tidak mungkin kita jalankan perjanjian itu," ujar Soleman.

Perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM saat itu memang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Salah satu poin yang disepakati dalam Perjanjian Helsinki adalah penyerahan senjata GAM dan pengurangan pasukan TNI di Aceh.

Lihat juga: Irwandi Yusuf Minta Eks Panglima GAM Dihadirkan di Sidang

Dari data yang dimiliki TNI, jumlah senjata yang dimiliki GAM adalah 400 pucuk senjata campuran. Namun atas pengakuan Irwandi sebagai petinggi GAM, jumlahnya ternyata mencapai 1.065 pucuk senjata campuran.

"Irwandi melihat satu per satu. Ternyata senjata masih bisa bekerja dengan baik sampai kaca matanya pecah," katanya.

Soleman Ponto. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Sementara itu salah satu mantan petinggi GAM yang juga bersaksi, M Nur Djuli mengaku awalnya sempat kecewa mengetahui Irwandi tersandung kasus suap dan gratifikasi yang ditangani KPK.

Ia menyebut banyak kombatan GAM yang juga melampiaskan kekecewaan kepadanya setelah mengetahui kasus yang menjerat Irwandi. Padahal, kata Djuli, selama ini ia mengenal Irwandi sebagai sosok yang teliti saat memeriksa anggaran. Beberapa kali Irwandi meminta agar pemeriksaan anggaran tidak dilakukan sendiri.

"Banyak (kombatan GAM) yang datang ke saya lewat email atau whatsapp. Saya minta sabar, itu yang selalu saya coba," tuturnya.

Lihat juga: Gubernur Aceh Nonaktif Sebut Lahan Prabowo Bermasalah

Djuli menyatakan, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk meredam emosi para kombatan GAM tersebut. Ia meminta agar mereka menunggu hasil akhirnya di pengadilan.

"Jadi ini menjadi tugas kami untuk menenangkan Jangan gegabah, sebab mudah sekali mencetuskan emosi yang tidak sehat," katanya.

Dalam perkara ini, Irwandi didakwa menerima suap sebesar Rp1,05 miliar dalam kasus korupsi DOKA tahun 2018. Uang itu diterima secara bertahap yakni sebesar Rp120 juta, Rp430 juta, dan Rp500 juta.

Uang itu diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.

Lihat juga: Jokowi Diduga Pernah Kerja di Firma yang Kini Milik Prabowo

(psp/gil)