Grace mencontohkan kasus penyegelan tiga gereja di Jambi, September 2018 lalu. Menurut Grace, saat itu hanya PSI yang bersuara menentang penyegelan tersebut.
"Kenapa kalian bungkam, ketika pada 27 September lalu, tiga gereja disegel di Jambi karena adanya ancaman dan desakan massa," kata Grace dalam pidato politik berjudul Beda Kami - PSI - dengan Partai Lain, di Festival 11 di Medan, Sumatra Utara, Senin (11/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Grace juga menyinggung partai-partai lama lebih banyak mengumbar janji. Banyak pekerjaan terabaikan. Para politisi lama ini, menurut Grace, sudah cukup terlalu nyaman tidak melakukan pekerjaan rumahnya.
"PSI bukanlah anak manis yang cuma bilang sudah, sudah? Tuan dan puan yang sudah terlalu nyaman duduk dan lupa tugas politik kalian. Kepada mereka politisi zaman old, pesan saya sudah, sudah cukup," ujarnya.
"Kita rakyat Indonesia bahkan tidak berharap mereka bekerja dengan cara yang hebat atau luar biasa. Kita cuma berharap mereka tidak korupsi, kita cuma berharap partai nasionalis tidak diam, apalagi mendukung perda-perda diskriminatif!
Tak hanya itu, Grace juga menyinggung keberadaan partai-partai lama baik yang ada di koalisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) maupun yang tergabung di Tim Kampanye Nasional (TKN), yang mendukung terbitnya peraturan yang mengekang kebebasan.
"Kepada partai lain, baik di BPN termasuk juga yang ada dalam koalisi TKN, kami mohon maaf. Meskipun kita berada dalam perahu yang sama, yang akan membawa Pak Jokowi kembali menang tapi bukan berarti kita tidak memiliki perbedaan. PSI sebagaimana Jokowi adalah antitesa dari praktik politik lama," kata Grace.
PSI berdasarkan survei sejumlah lembaga termasuk partai yang dikategorikan belum aman. Survei Charta Politika yang dirilis ada 6 Januari lalu menempatkan PSI dalam kategori belum aman menembus parlemen. PSI hanya mendapat elektabilitas 1,5 persen.
Sementara survei dari PolMark Indonesia rilis 5 Maret lalu menempatkan PSI bersama Perindo, Hanura, Berkarya, PKPI, dan Garuda sebagai partai yang berpotensi gagal melampaui ambang batas parlemen. (fnr/wis)