Hal ini berkaitan dengan pernyataan Agum yang mengungkit dukungan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono kepada Prabowo, padahal SBY adalah salah satu jenderal yang ikut 'berperan' memecat Prabowo dari TNI.
Drajat pun mengaku tidak nyaman dengan pernyataan yang dilontarkan mantan petinggi TNI itu. Sebab pernyataan Agum dilontarkan saat keluarga SBY memperjuangkan kesembuhan Ani Yudoyono yang divonis kanker darah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak SBY itu sudah lama menjadi orang sipil. Beliau menjadi presiden dua periode dan memimpin parpol. Tentu beliau mempunyai hak penuh untuk menentukan pilihan politik beliau," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Drajat juga menyinggung soal sikap politik SBY dan Partai Demokrat di Pilpres 2014 lalu. SBY, kata dia, kala itu bersikap netral demi menjaga lembaga negara lain tak ikut-ikutan menunjukkan sikap politiknya mengingat posisinya sebagai presiden.
Padahal mudah saja bagi SBY menentukan pilihan, mengingat kala itu besannya, Hatta Rajasa menjadi cawapres Prabowo melawan Jokowi-JK.
"Padahal Bang Hatta Rajasa adalah besan beliau. Jadi tindakan politik yang beliau ambil itu menjaga tata kenegaraan. Sekarang beliau bebas mengungkapkan pilihan politik beliau," katanya.
Dalam rekaman diskusi tersebut Agum mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Sebab, kata Agum, SBY termasuk satu dari tujuh jenderal anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo karena terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus penculikan aktivis '98.
"Tanda tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang," kata Agum dalam sebuah diskusi yang diunggah Ulin Yusron di laman Facebooknya. (tst/osc)