Prabowo Hapus Outsourcing Secara Bertahap Jika Jadi Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenanganan Nasional (BPN) pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan janji Prabowo Subianto untuk menghapus sistem alih daya atau outsourcing tak akan diwujudkan secara sekaligus.

Pihaknya akan mempelajari lebih dulu solusi terbaik yang sama-sama menguntungkan pengusaha dan buruh serta akan memastikan lebih dulu soal kepastian hukum saat sistem ini benar-benar dihapus.

Lihat juga: Prabowo Akan Hentikan Sistem Outsourcing Bila Jadi Presiden

"Tentu tidak bisa langsung, serta merta, tapi ini komitmen Pak Prabowo dan bang Sandi untuk memastikan buruh dan tenaga kerja Indonesia mendapatkan hak dan kesejahteraan yang layak dan kepastian hukum, kita akan lakukan itu, tentu secara bertahap," kata dia, usai mengisi diskusi Kedai Kopi di Resto Ajag Ijig, Pencenongan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Andre menyebut Prabowo-Sandi sendiri sudah mendatangani kontrak politik soal penghapusan outsourcing itu dengan para buruh.

"Jadi gini, Pak Prabowo itu punya kontrak politik dengan temen-temen buruh tanggal 1 Mei 2018. Salah satu programnya [adalah] kita akan mencoba akan menghapus outsourcing," kata dia.

Lihat juga: Target 20 Juta Suara, Buruh KSPSI Dukung Jokowi-Ma'ruf

"Perjanjiannya ada. Kita ada kontrak politik. Kan pak Prabowo sudah tandatangan," katanya.

Pada 1 Mei 2018, Prabowo Subianto menandatangani 10 poin kontrak politik antara dirinya dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Kontrak politik itu merupakan janji Prabowo atas dukungan yang diberikan pihak buruh sebagai capres di Pemilu 2019.

Salah satu poinnya adalah penghapusan tenaga alih daya. "[Poin] keempat, setop perbudakan modern berkedok honorer, pemagangan, outsourcing," kata Prabowo, ketika itu.

[Gambas:Video CNN] (tst/arh)