CEK FAKTA DEBAT CAWAPRES 2019

Pada November 2017 Organisasi Badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) mengakui Indonesia sebagai negara superpower di bidang budaya. Pengakuan UNESCO itu disampaikan oleh Asisten Direktur Jenderal UNESCO Bidang Budaya Fransesco Bandarin Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi tahun 2017 jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 62,9 juta unit atau 99,9 persen dari pangsa pasar. Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) Emilia Suhaimi menyatakan UMKM menyerap tenaga kerja sebesar 96,99 persen sepanjang tahun 2017.

Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla baru-baru ini mengeluarkan kebijakan memangkas pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek) mencatat jumlah start up di Indonesia mencapai 956 perusahaan pada 2018. Jumlah tersebut meningkat drastis dari 2017 sebanyak 52 perusahaan. 

Peningkatan jumlah start up tak lepas dari besarnya aliran modal dari para investor, khususnya kepada start up bervaluasi tinggi, misalnya yang lebih dari US$1 miliar, seperti Bukalapak, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. 

Di sisi lain, pemerintah memang mempercepat pembangunan infrastuktur pendukung bisnis start up yang bergantung pada teknologi dan internet. Misalnya, membangun jaringan optik fiber untuk mewujudkan internet cepat, yaitu proyek Palapa Ring Barat dan Timur. 

Lalu, pemerintah juga tengah menyiapkan satelit komunikasi jenis Hight Throughput Sattelite (HTS) multifungsi bernama 'Satelit Satria' untuk menyediakan jaringan internet merata di seluruh pelosok Indonesia.

Jumlah pengangguran Indonesia pada Agustus 2018 tercatat sebesar 7.000.691 atau 5,34 persen dari jumlah angkatan kerja.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah mencantumkan syarat bagi TKA yang bekerja di Indonesia untuk mampu menguasai bahasa Indonesia dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenaker) Nomor 12 Tahun 2013.

Namun, Presiden Joko Widodo meminta Menakertrans Hanif Dhakiri untuk menghapus syarat tersebut pada Agustus 2015.

Hanif kemudian menerbitkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 yang mengatur persyaratan TKA yang tak lagi memuat ketentuan yang mewajibkan kemampuan berbahasa Indonesia.

Pemberi kerja hanya diwajibkan memberikan pelatihan dan fasilitas pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA. Itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

Perpres itu juga tidak mewajibkan keberadaan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) untuk mempekerjakan TKA di posisi direksi atau komisaris.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia mencatat TKA yang bekerja di Indonesia pada 2018 sebesar 95.335 orang.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah total tenaga kerja di Indonesia sebesar 124 juta pada Agustus 2018.

Walhasil, persentase perbandingan antara jumlah total tenaga kerja di Indonesia dengan TKA di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 0,07 persen.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes RI pada 2016 mencatat dari 100 ribu bayi yang lahir hidup, ada 305 orang ibu yang meninggal. Angka itu tak berbeda dengan yang terjadi pada 2015.

Data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek) mencatat jumlah start up di Indonesia mencapai 956 perusahaan pada 2018. Jumlah tersebut meningkat drastis dari 2017 sebanyak 52 perusahaan. Secara kumulatif, jumlah start up dalam dua tahun itu mencapai 1.008 perusahaan. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak empat start up menyandang status Unicorn alias bervaluasi di atas US$1 miliar dan diakui di kawasan Asia Tenggara, yaitu Bukalapak, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka.

Program OK OCE diluncurkan pada Februari 2018. Pada saat itu, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat tingkat pengangguran di ibu kota sebesar 5,34 persen. Tingkat pengangguran tersebut menurun dibandingkan Februari 2017 yang mencapai 7,14 persen.

Namun, pada Agustus 2018 atau enam bulan berikutnya setelah OK OCE dijalankan, tingkat pengangguran di DKI Jakarta meningkat menjadi 6,24 persen. 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada 2018 angka stunting atau kekerdilan pada bayi di bawah lima tahun akibat gizi buruk mencapai 30,8 persen. Angka ini memang turun jika dibandingkan dari data tahun 2013 yang mencapai 37,2 persen.

Namun, dalam empat tahun terakhir angka stunting mengalami kenaikan. pada 2015 angka stunting mencapai 29 persen. Setahun setelahnya, tingkat stunting mencapai 27,5 persen. Pada 2017, angka stunting naik lagi menjadi 29,6 persen. Pada 2018 angkanya menjadi 30,8 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran Indonesia sebanyak 7 juta orang atau 5,34 persen dari total populasi Indonesia. Dari jumlah tersebut, kontribusi pengangguran dari masyarakat denagn jenjang pendidikan SMK mencapai 11,24 persen.

Kemudian, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,95 persen, tingkat pendidikan universitas 5,89 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4,8 persen, dan Sekolah Dasar (SD) 2,43 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan tingkat pengangguran tinggi di SMK dan SMA terjadi karena ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen. Hal itu diikuti dengan penurunan pengangguran hingga mencapai 5,13 persen atau terendah dalam 20 tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sejak tahun 1999 mengalami tren penurunan.

BPS mencatat pada tahun 1999 menunjukan angka pengangguran di Indonesia mencapai 6,36 persen. Data itu turut menyebut angka pengangguran tertinggi di Indonesia selama 20 tahun terakhir terjadi pada 2005, yakni 11,24 persen.

Data BPJS Kesehatan 2019 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang tercatat sebagai peserta mencapai 216,15 juta orang.

Sebagai perbandingan, jaminan kesehatan "Obamacare" di Amerika Serikat pada akhir 2017 mencapai 161 juta peserta atau sekitar 50 persen dari total populasi Negeri Paman Sam.

Sementara, Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi pada September 2018 meluncurkan skema asuransi kesehatan yang dinamakan 'Modicare'.

Asuransi ini ia sebut akan melindungi 40 persen dari total 1,25 miliar atau sekitar 500 juta penduduk India. Namun, program ini baru direncanakan mulai berjalan pada awal 2019.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp2.220,6 triliun. Menurut Presiden Joko Widodo, total anggaran riset yang dilalokasikan pemerintah pada 2018 mencapai Rp24,9 triliun atau 1,12 persen dari total APBN.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2014 sebesar 5,94 persen. Lalu, meningkat menjadi 6,18 persen pada Agustus 2015. Kemudian turun menjadi 5,61 persen pada Agustus 2016 dan 5,5 persen pada Agustus 2017. Sementara per Agustus 2018 turun menjadi 5,34 persen. 

Sementara terkait kemudahan berusaha, data Kementerian Bidang Koordinator Perekonomian mencatat bahwa tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia menempati posisi 114 pada 2014 di dunia. Lalu, meningkat menjadi 106 pada 2015 dan 91 pada 2016. Pada 2017 naik ke peringkat 72. Namun, pada tahun lalu justru turun satu peringkat ke peringkat 73. Sementara pada 2019 ditargetkan menempati posisi 40 besar. 

Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji akan menghapus Ujian Nasional (UN) di tingkat SD dan SMP saat maju di Pilpres 2014. Untuk tingkat SMA, Jokowi menyatakan UN tetap bisa dilaksanakan, namun tidak untuk dijadikan sebagai patokan kelulusan.

Seiring perkembangan waktu, Jokowi memutuskan tetap untuk memberlakukan sistem UN dengan beberapa catatan dan perbaikan. Salah satu perbaikan itu adalah UN tidak lagi menjadi syarat mutlak bagi kelulusan para siswa. Selain itu, pemerintah turut memberikan kisi-kisi soal bagi para siswa sebelum melaksanaan UN.

Tak hanya itu, pemerintah turut merancang proses UN yang sebelumnya konvensional menjadi berbasis komputer atau computer based test (CBT) pada 2015.

Saat ini, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjamin akses pendidikan yang terjangkau. Anggaran pendidikan direalisasikan untuk beberapa program, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa bidik misi, hingga melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

Dari sisi harga bahan pokok, pemerintah mengeluarkan program bantuan sosial (bansos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), hingga memastikan terjaganya inflasi atau kenaikan harga bahan makanan. 

Sementara terkait listrik murah, pemerintah melalui PT PLN (Persero) kembali memberikan insentif bagi tarif listrik yang harus ditanggung pengguna listrik berkapasitas 900 Volt Ampere (VA) per 1 Maret 2019 lalu. Dengan insentif ini, tarif listrik pelanggan golongan 900 VA sebesar Rp 1.300 per kilowatt hour (kWh) dari tarif normal sebesar Rp 1.352 per kWh.