Pernyataan itu merespons kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang merasa dirugikan karena menteri tak lagi diundang ke debat.
"Karena debatnya antara calon presiden, maka dikhawatirkan ada menteri yang berkepentingan karena menteri adalah pembantu presiden yang saat ini menjadi petahana," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (19/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jatah kursi menteri, kata Pramono, akan diberikan kepada akademisi dan pegiat dalam bidang yang sesuai tema debat.
"Untuk debat keempat nanti akan lebih mengutamakan mengundang perguruan tinggi atau kelompok-kelompok masyarakat," ucapnya.
TKN tidak menyetujui usulan itu. Mereka berpendapat menteri tetap harus diundang, tetapi dipastikan untuk netral.
"Jangan sampai kemudian kekanak-kanakan mengundang menteri adalah sesuatu yang dilihat sebagai suatu keuntungan bagi paslon 01. Itu yang berpikir salah," kata Direktur Program TKN Aria Bima saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (19/3). (dhf/osc)