Wapres JK Heran Korupsi Marak Meski Pengawasan Berlapis

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku heran kasus korupsi yang melibatkan aparatur negara tak terbendung di saat pengawasan dilakukan secara aktif. JK mengklaim Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pengawasan berlapis.

Bahkan, kata politikus Partai Golkar itu, pengawasan dilakukan baik dari sisi internal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia mengungkapkan dalam 15 tahun terakhir, ada sekitar sembilan menteri yang masuk penjara akibat praktik korupsi. Selain itu, hampir 20 gubernur dan ratusan bupati maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bernasib serupa.

Lihat juga: KPK Periksa Romi sebagai Tersangka Suap Jabatan Kemenag

"Pertanyaannya, kenapa lebih banyak pengawasan tetapi juga orang yang ditangkap dan diperiksa makin banyak? Itu tentu menjadi perhatian kami bahwa begitu banyak yang mengawasi tetapi juga makin banyak yang melakukannya (korupsi)," kata JK di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3).

JK meminta para pengawas untuk meningkatkan kinerjanya. Terlebih, lanjutnya, belanja negara sebagai objek pengawasan sendiri terus bertambah jumlahnya.

Ia menuturkan dalam sepuluh tahun terakhir, anggaran belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat hingga dua kali lipat. Pada 2010, anggaran belanja masih sebesar Rp1.126 triliun. Sedangkan tahun ini, pemerintah mengalokasi belanja negara sebesar Rp2.462,3 triliun.

Lihat juga: Menag Lukman Bakal Jelaskan Temuan Uang Ratusan Juta ke KPK

Selain dari sisi belanja negara, jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) juga terus bertambah. Belanja tak hanya di level pemerintah pusat, kata dia, melainkan juga pada lembaga dan institusi pada pemerintah daerah juga terus bertambah jumlahnya.

Sementara itu, lanjutnya, jalur penyaluran anggaran makin berkembang hingga ke level desa dan kelurahan melalui dana desa dan dana kelurahan. Bahkan, sambungnya, pemerintah tengah mengkaji adanya dana kecamatan.

"Jadi pengawasan yang harus dilakukan makin luas. Itulah maka lembaga atau institusi pengawas harus makin kerja keras karena makin luasnya tadi," tegasnya.

Lihat juga: Prabowo-Sandi Besuk Dhani, BPN Tanya Kapan Jokowi Jenguk Romi

(ulf/ain)