KPU Minta Arahan KPI soal Penyelenggara Debat Keempat Pilpres

CNN Indonesia | Jumat, 22/03/2019 19:15 WIB
KPU Minta Arahan KPI soal Penyelenggara Debat Keempat Pilpres Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. (CNN Indonesia/Ciputri Hutabarat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyatakan pihaknya menunggu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait dengan keberatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal stasiun televisi yang menyelenggarakan debat keempat Pilpres 2019.

Sebelumnya, Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan pihaknya telah menyampaikan surat resmi perihal keberatan Metro TV sebagai penyelenggara debat pilpres.

Hasyim menyatakan terkait hal tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPI.


"Kami juga sampaikan kepada KPI ini maksudnya bagaimana penilaian KPI, apakah masih layak atau tidak kalau misalkan sebagai televisi penyelenggara debat," ujar Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (22/3).


Hasyim menyebut hasil konsultasi KPI bakal dijadikan dasar untuk mempertimbangkan kelanjutan Metro TV sebagai penyelenggara debat keempat.

Ditemui terpisah, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan protes BPN terhadap Metro TV akan dibahas dalam rapat pleno KPU bersama TKN dan BPN.

"Insyaallah dibahas dalam rapat sore ini," ucapnya di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (22/3).

Debat keempat Pilpres 2019 bakal digelar 30 Maret mendatang yang mempertemukan antarcapres yakni capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan nomor urut 02 Prabowo Subianto. Debat tersebut bakal mengangkat tema tentang Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta Hubungan Internasional.

Sebelumnya, dalam surat resmi yang diajukan ke KPU, Dahnil menerangkan pihaknya keberatan dengan Metro TV karena stasiun televisi tersebut dinilai selama ini memuat pemberitaan yang tidak seimbang terkait Pilpres 2019. Metro TV, kata Dahnil, lebih memberitakan positif pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Oleh sebab itu, kami meminta kepada KPU untuk menarik Metro TV sebagai penyelenggara debat karena Metro tidak seimbang melakukan pemberitaan 01 dan 02," kata Dahnil setelah menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (21/3).


Menanggapi perihal keberatan tersebut, Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun mengatakan keputusan untuk menyelenggarakan debat Pilpres adalah ranah KPU. Karena itu Metro TV bersama stasiun televisi lain dalam Grup Emtek (SCTV dan Indosiar) selaku stasiun televisi yang ditunjuk untuk menyiapkannya.

"Kami sudah menyiapkan begitu banyak hal, jadi kami jalan," kata Don Bosco saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

Soal tudingan tak berimbang, Don Bosco menilai tak ada kaitannya dengan penyelenggaraan debat mendatang. Pasalnya tidak ada perspektif editorial yang akan masuk dalam debat nanti.

"Semua sudah ditentukan A sampai Z-nya. Aturan main sudah ditentukan, pertanyaan sudah ditentukan, lalu durasi sudah ditentukan, lalu apa yang buat teman-teman di sana (BPN) keberatan," katanya.

Don Bosco menambahkan, kubu BPN sudah lama bicara soal boikot Metro TV. Namun meski begitu, Metro TV berusaha memberi ruang pada dua kubu.

"Kami meminta terus menerus narasumber dari BPN untuk hadir di Metro TV. Surat, Whatsapp, telepon itu banyak ke teman-teman di BPN, tetapi tidak dilayani," ujarnya.

(dhf/kid)