"Mutu kita, ASN-nya karena ada intervensi politik menjadi sangat anjlok. Dulu pada zaman pemerintahan Pak SBY dipaksa untuk mengangkat 1,1 juta pegawai honorer tanpa tes itu langsung menurunkan kualitas kita," kata Sofian dalam diskusi 'Teguh Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Modern' di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (27/3).
Sofian menyebut mutu atau kualitas ASN berpengaruh terhadap efektifitas birokrasi di Indonesia. Ia menyadari bahwa intervensi politik dalam manajemen ASN sangat menggangu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi untung pemerintah tetap bertahan, diakomodasi boleh melamar tapi harus lulus tes baru bisa," ujarnya.
Putra sulung SBY itu mengatakan kini banyak tenaga honorer yang nasibnya terkatung menjadi PNS selama masa pemerintahan Jokowi. AHY mengklaim sempat berbincang dengan beberapa tenaga honorer, khususnya guru saat berkunjung ke Kabupaten Cilacap dan Kebumen beberapa waktu lalu.
Mereka mengeluh sudah bekerja puluhan tahun, tapi pemerintah tak mengangkatnya menjadi PNS. "Masih banyak yang belum tentu nasibnya. Mereka hanya mendapatkan Rp150.000-Rp250.000 per bulan, sedangkan mereka bekerja pagi sampai sore setiap hari," kata AHY, Minggu (24/3).
[Gambas:Video CNN] (fra/agt)