Anggota DPR yang Ditangkap KPK Politikus Golkar Bowo Sidik

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang anggota DPR dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap distribusi pupuk, Kamis (28/3) dini hari.

Dari informasi yang dikumpulkan CNNIndonesia.com, anggota DPR yang diamankan tersebut adalah Bowo Sidik Pangarso, anggota Komisi VI Fraksi Golkar.

"Dini hari tadi, KPK mengamankan satu orang anggota DPR-RI," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/3).

Lihat juga: KPK Tangkap Anggota DPR dalam OTT Direksi Pupuk Indonesia

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan total delapan orang yang telah diamankan dalam operasi senyap sejak sore sampai dini hari tadi. Mereka kini tengah menjalani pemeriksaan awal di Kantor KPK, Jakarta.

"Saat ini sedang pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK," ujar Febri.

Sebelumnya KPK menangkap tujuh orang lewat OTT kemarin sore hingga malam hari. Tujuh orang tersebut di antaranya berasal dari pejabat PT Pupuk Indonesia dan PT Humpuss Intermoda Transportasi.

Lihat juga: Pupuk Indonesia Cari Informasi Orang Mereka yang Diciduk KPK

OTT kali ini diduga terkait suap distribusi pupuk. Dari informasi sumber CNNIndonesia.com, para pihak yang ditangkap itu terkait dugaan suap jasa angkut pupuk PT Pupuk Indonesia oleh kapal milik PT Humpuss. Fee dihitung per kilogram dari pupuk yang diangkut boleh kapal.

Tim penindakan KPK juga telah mengamankan barang bukti berupa uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat. Uang tersebut diduga digunakan untuk suap dalam kegiatan distribusi pupuk tersebut.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyatakan pihaknya masih mempelajari terlebih dulu secara internal terkait OTT yang dikabarkan menimpa anggota DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Lihat juga: KPK Duga Suap Distribusi Pupuk Dilakukan Lebih dari Sekali

Dave mengaku masih menunggu keterangan resmi dari KPK untuk melakukan sikap resmi partai terkait kasus Bowo tersebut. "Kita tunggu pengumuman resmi dari KPK dulu," kata dia.


(fra/rzr/dea)