SayaGolput: Ancaman Wiranto Hoaks yang Menakutkan Masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia -- Aktivis SayaGolput Alghiffari Aqsa menyatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, menakuti masyarakat yang tak ingin mencoblos alias golput pada pemilu 2019, lewat pernyataannya mengancam pidana pengajak golput dengan UU terorisme .

"Apa yang disampaikan Menkopolhukam menurut saya justru hoaks yang menakut-nakuti masyarakat untuk golput dan kritis terhadap sistem politik," kata Alghiffari kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/3).

Lihat juga: Respons Wiranto, KPU Sebut Golput Tak Perlu Kena UU Teroris

Alghiffari menyebut pemerintah panik dalam mengadang gerakan golput baik di pemilihan legislatif maupun pilpres. Menurutnya, pemerintah tak berkomitmen membangun sistem politik yang baik justru menebar rasa takut.

Mantan Direktur LBH Jakarta itu menilai gerakan golput turut mengancam kenyamanan para oligarki dalam sistem yang mereka bangun dan jalankan sendiri.

"(Golput) mengancam oligarki tapi baik untuk demokrasi dan masyarakat," ujarnya.

Lihat juga: MUI Luruskan soal Fatwa Golput Haram

Lebih lanjut, Alghiffari meminta pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga serta tim suksesnya, berkaca diri. Menurutnya, isu-isu yang digunakan para kandidat justru memecah belah masyarakat.

"Kontestasi yang mereka sedang lakukan justru menggunakan isu-isu yang memecah belah masyarakat dan membuat kacau masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Wiranto menyatakan orang yang mengajak ikut golput dalam Pemilu 2019 sebagai pengacau. Menurut mantan Panglima ABRI ini, mereka bisa dijerat dengan UU Terorisme.

Lihat juga: Istana Sebut Golput Tak Masalah Selama Tak Ajak Orang Lain

"Kalau UU Terorisme tidak bisa UU lain masih bisa, ada UU ITE, UU KUHP bisa," ujarnya.

Wiranto juga pernah menyatakan penyebaran hoaks dalam pelaksanaan pemilu bisa ditindak dengan UU Terorisme. Sebab, menurut dia, penyebaran hoaks merupakan teror yang menimbulkan ketakutan di masyarakat.

"Kalau masyarakat diancam dengan hoaks agar mereka takut datang ke TPS, itu sudah ancaman dan merupakan tindakan terorisme. Oleh karena itu kita gunakan UU terorisme," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

[Gambas:Video CNN] (fra/dal)