Pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro mengatakan materi debat keempat lebih abstrak dibandingkan tiga debat sebelumnya. Karena itu dalam sampaikan gagasan dan tawaran kebijakan baik Jokowi dan Prabowo harus menggunakan bahasa-bahasa lebih sederhana dan mudah dipahami oleh publik.
Menggunakan ukuran-ukuran atau indikator kuantitatif maupun kualitatif juga dinilai sangat penting agar gagasan dan tawaran kebijakan uyang diurai Jokowi maupun Prabowo menjadi sederhana, mudah dipahami oleh publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, hal itu disebabkan kecenderungan kuat dari Prabowo yang gemar menggunakan narasi-narasi besar dalam berbagai momen pidato maupun di debat-debat terdahulu.
"Kalau kegemaran menggunakan narasi-narasi besar itu masih tetap dipertahankan oleh Prabowo dalam debat capres dan cawapres keempat dikhawatirkan akan membuat publik terutama di tingkat akar rumput kesulitan memahami jalan pemikirannya," kata Bawono.
Sebaliknya, Bawono mengatakan Jokowi sebagai capres petahana dapat memanfaatkan momentum debat kali ini untuk mempromosikan sekaligus menjelaskan kembali kebijakan yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir dalam memperkokoh Pancasila dan menjaganya dari ancaman ideologi transnasional.
"Pendirian BPIP dan pembubaran atau pelarangan secara hukum terhadap eksistensi HTI menjadi dua kebijakan pemerintahan saat ini yang dapat dipromosikan oleh petahana di forum debat kali ini," kata dia.
Dia menyatakan tema debat keempat Pilpres 2019 sangat krusial karena Indonesia sedang menghadapi proxy war atau perang proksi.
"Mengapa bangsa ini kayaknya menggeliat tak tentu, ini siapa yang mengadu antarkita," kata Siti dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.
Dia pun menegaskan Indonesia harus dipimpin oleh sosok yang kokoh dan mampu menyatukan seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke serta mempertahankan kedaulatan dari berbagai ancaman.
Terkait latar belakang capres, Siti mengaku tidak mempersoalkan baik dari kalangan pengusaha, militer, atau lain sebagainya.
Dia berkata semua catatan terkait latar belakang atau atribut capres akan hilang ketika sudah terpilih untuk memimpin negara.
Siti mengingatkan kedewasaan dalam berpolitik, khususnya bagi para pejabat serta elite politik, demi mencegah disharmoni menjelang Pilpres.
Siti mencontohkan isu yang mengganggu kerukunan, seperti tudingan Pancasila akan dihapus jika kelompok tertentu berkuasa.
"Ini enggak masuk akal, karena bukan Indonesia kalau bukan Pancasila. Mungkin, itu kesalahan KPU kalau membolehkan calon ini," tuturnya. (mts/wis)