Menaker Jamin Tak Ada Serbuan TKA Jika Jokowi Menang Pilpres

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjamin tak akan ada serbuan tenaga kerja asing (TKA) jika menang pemilihan umum presiden (Pilpres) 2019.

Hanif menjelaskan bahwa serbuan itu tidak akan terjadi karena jajaran pemerintahan Jokowi saat ini sudah memiliki sejumlah cara untuk mengendalikan jumlah TKA.

Ia lantas menyebutkan beberapa contoh cara tersebut, di antaranya prosedur masuk TKA yang ketat dalam hal izin kerja, izin tinggal, dan persyaratan pendidikan.

"Selain itu, TKA hanya boleh duduk di jabatan tertentu. Hanya boleh bekerja di lokasi tertentu, hanya boleh bekerja pada waktu tertentu dan harus membayar pajak," ujar Hanif di usai menghadiri Forum Diskusi Milenial 'Nyoblos Itu Mantul' di Jakarta, Sabtu (30/3).

Lihat juga: Ihwal Lapangan Kerja yang Disebut Sandi Diberikan ke Asing

Hanif menyebutkan pajak TKA mencapai US$100 atau setara Rp1,5 juta per bulan tiap orang. Dengan demikian, perusahaan asing tak akan sembarangan memboyong TKA.

"Bayangkan kalau menggunakan banyak, mahal dong dari sisi biaya," ujarnya.

Menurut Hanif, isu TKA bukan sesuatu yang mengkhawatirkan karena jumlahnya masih terkendali.

Lihat juga: Isu Tenaga Kerja Asing, Amunisi Sandi Serang Ma'ruf

Pada akhir tahun lalu, jumlah TKA hanya 95.335 orang, jauh lebih sedikit ketimbang angkatan kerja Indonesia yang mencapai 131 juta.

"Di negara-negara lain, jumlah TKA-nya lebih besar. Lihat Singapura, Singapura itu lebih dari seperempat penduduknya merupakan pekerja asing. Qatar dan Uni Emirat Arab memiliki jumlah TKA yang melebihi jumlah penduduknya," ujarnya.

Menurut Hanif, isu TKA menjadi panas karena kepentingan politik, padahal informasi yang beredar bisa jadi tidak benar. Berdasarkan kajian internal Hanif, intensitas pemberitaan media soal TKA selalu meningkat di musim politik.

[Gambas:Video CNN]

Hanif menyebutkan berita TKA dalam situasi normal hanya berkisar 5 sampai 10 berita per bulan. Namun, pada saat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta beberapa tahun lalu, pemberitaan TKA meningkat hingga menyentuh 300 berita per bulan.

"Begitu Pilkada DKI Jakarta berakhir, turun lagi jadi 5 sampai 10 dan begitu mau Pilpres naik lagi. Itu apa kalau bukan politis?" ujarnya. (sfr/has)