Luhut Sebut Menaikkan Anggaran Pertahanan Butuh Kecermatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tak bisa begitu saja langsung menaikkan anggaran pertahanan. Menurut Luhut, keseimbangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa goyang bila menaikkan tanpa perhitungan.

"Itu kan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi enggak bisa dong main naikin aja, nanti goyang dong keseimbangan APBN kita," kata Luhut usai debat Pilpres 2019, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Luhut menyebut pemerintah telah meningkatkan anggaran pertahanan sekitar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ia menilai menaikkan anggaran, termasuk untuk pertahanan tak sesederhana yang dipikirkan.

"Seperti yang dibilang presiden tadi semuanya itu adalah perkiraan intelijen strategis, dari TNI, dan kami dulu membuat postur TNI itu berangkat dari perkiraan intelijen strategis," ujarnya.

Lihat juga: Kubu Jokowi Sebut Prabowo Berbicara Seperti Ingin Perang

Pensiunan jenderal bintang empat itu pun mengajak semua pihak untuk memercayai intelijen strategis yang dibuat TNI. Luhut menyatakan berdasarkan intelijen strategis TNI, sampai 20 tahun ke depan belum ada potensi invasi.

"Jadi ya harus percaya juga dong dengan perkiraan intelijen strategis TNI, bahwa 20 tahun ke depan belum ada potensi, perkiraan ya, adanya invasi ke Indonesia," tuturnya.

Luhut lantas menyinggung soal peristiwa di Timor-Timur, sekarang Timor Leste. Menurut Luhut, yang juga ikut terjun pada 1975, apa yang terjadi di bekas wilayah Indonesia itu bukan invasi melainkan operasi keamanan dalam negeri.

"Jadi perkiraan strategis kami pun tidak salah pada saat itu," ujarnya.

Lihat juga: Moeldoko: Jokowi Diteriaki Saja Tak Dengar, Apalagi Dibisiki

Sebelumnya calon presiden 02 Prabowo Subianto mengkritik anggaran pertahanan Indonesia. Prabowo menyebut kecilnya dana itu mencerminkan rapuhnya pertahanan Indonesia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan Indonesia hanya mengalokasikan Rp107 triliun atau 5 persen dari APBN atau 0,8 persen dari pendapatan domestik bruto.

"Padahal Singapura itu anggarannya 30 persen dari APBN, 3 persen dari GDP kita," tutur mantan Komandan Jenderal Kopassus iitu

Calon presiden petahana Joko Widodo memaparkan sudah menggelontorkan Rp107 triliun untuk Kementerian Pertahanan. Ia menyebut jumlah itu sangat besar dan bentuk perhatian negara pada pertahanan dan keamanan.

"Saya optimis dengan penguasaan radar udara dan maritim 100 persen siapa yang masuk akan ketahuan," tutur Jokowi.

Lihat juga: Menaker Ajak Milenial 'Nyoblos' saat Pemilu 2019

(fra/ain)