Kapolres Garut Diperiksa Malam-malam soal Dukungan ke Jokowi

CNN Indonesia | Senin, 01/04/2019 17:20 WIB
Kapolres Garut Budi Satria telah menyampaikan klarifikasi kepada Propam Polda Jabar saat diperiksa, Minggu (31/3) malam terkait arahkan dukungan ke Jokowi. Kapolsek Pasirwangi Sulman Azis ungkap Kapolres Garut perintahkan menangkan Jokowi. (Courtesy of Detikcom)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyodo Wisnu Andiko menyebut Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguno telah menyampaikan klarifikasi kepada Propam Polda Jabar.

Klarifikasi yang diberikan tersebut berkaitan dengan pernyataan dari mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut Ajun Komisaris Sulman Azis yang mengatakan dirinya mendapat arahan oleh Kapolres Kabupaten Garut untuk menggalang dukungan paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Inisiasi dari Kapolres Garut langsung meminta dirinya dilakukan pemeriksaan, diambil keterangannya," kata Trunoyodo saat dikonfirmasi, Senin (1/4).


Pemeriksaan itu, kata Trunoyodo, telah dilakukan oleh Kapolres Garut malam tadi, Minggu (31/3). Namun, Trunoyodo tak mau membeberkan secara rinci perihal keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Garut tersebut.


Trunoyodo hanya menjelaskan dalam pemeriksaan tersebut Kapolres Garut menyampaikan dalam jabatannya sebagai kapolres, melakukan rapat analisa dan evaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang Pemilu 2019.

Dalam melakukan tugas itu, dikatakan Trunoyodo, Kapolres Garut meminta seluruh kapolsek jajarannya untuk melakukan pemetaan atau mapping yang merupakan dasar dari intelijen.

Kapolres Garut, sambungnya, kemudian meminta para kapolsek untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh partai politik, para caleg, dan sebagainya.

Trunoyodo menyampaikan pendekatan itu dilakukan agar Pemilu 2019 berjalan dengan aman, damai, dan sejuk.


Menurut dia, pendekatan itu perlu dilakukan agar Polri bisa menyiapkan berbagai langkah pengamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Apalagi, jumlah anggota Polri tak sebanding dengan jumlah masyarakat.

"Karena Polri jumlahnya tidak sebanding kan dengan jumlah yang ada, nah maka dari itu sampai dengan ke tingkat Polsek bahkan TPS itu perlu dilakukan analisa dan evaluasi pertimbangan, apakah daerah tersebut aman atau kurang aman atau rawan kan gitu ya, nah kalau rawan misalkan apa prediksi yang rawan," tutur Trunoyodo.

Karenanya, Trunoyodo memastikan bahwa instruksi kepada Kapolsek untuk melakukan pendekatan di masyarakat bukan dalam rangka menggalang dukungan untuk pasangan tertentu. Melainkan, untuk memetakan kerawanan gangguan kamtibmas guna mencegah terjadinya konflik.

"Tidak menggalang (dukungan), justru kita harus melakukan pendekatan, kita kan bermitra sama masyarakat," ujarnya.


Lebih lanjut, Trunoyodo menegaskan bahwa netralitas anggota Polri sudah tak perlu diragukan lagi, karena sudah diatur dalam undang-undang. Salah satunya pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Kemudian, juga ditegaskan dengan telegram rahasia (TR) dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal netralitas Polri dalam gelaran Pemilu 2019.

"Surat telegram Kapolri menyatakan netral, kemudian Kapolda sudah menegaskan bahwasannya kita netral dan tidak melakukan politik praktis," ucap Trunoyodo.


Mantan Kapolsek Pasirwangi Ajun Komisaris Sulman Azis sebelumnya mengaku diperintahkan Kapolres Kabupaten Garut menggalang dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut.

Sulman menyebut perintah itu terjadi pada Februari lalu. Sulman juga menyampaikan arahan itu disertai ancaman jika pasangan capres nomor urut 01 itu kalah di wilayahnya masing-masing, mereka akan dimutasikan.

"Beberapa kali saya dipanggil Kapolres untuk melakukan data dukungan kepada masing-masing calon diperintahkan untuk melakukan penggalangan," ucap Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3).

[Gambas:Video CNN] (dis/DAL)