Soal Jatah Menteri, Demokrat Minta Hashim Belajar Perang Uhud

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menilai Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo tidak sepatutnya membicarakan pembagian jatah menteri saat kontestasi Pilpres 2019 masih berlangsung. Andi menyarankan Hashim mempelajari Perang Uhud di masa silam.

Sebelumnya, Hashim menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) bakal diberikan 7 jabatan menteri jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang pilpres. Sementara PKS akan diberi 6 kursi. Sedangkan partai lain seperti Demokrat masih dalam tahap diskusi.

"Partai Demokrat menyarankan pada Hashim untuk belajar dari Perang Uhud. Jangan berebut rampasan perang sebelum yakin perang dimenangkan," kata Andi saat menghubungi CNNIndonesia.com, Senin (1/4).

Andi menjelaskan bahwa dulu Nabi Muhammad pernah hampir terbunuh saat Perang Uhud. Itu terjadi lantaran pasukannya berebut harta rampasan perang. Padahal perang masih berlangsung. Andi mengatakan kala itu 'intelijen' Nabi memperoleh informasi yang keliru.

"Akibat salah informasi intelijen seolah-olah perang sudah menang. Saat ambil rampasan perang, pasukan lawan menyerbu dan menggagalkan kemenangan," ujar Andi.

Merujuk dari Perang Uhud itu, Andi menilai kontestasi pilpres saat ini juga lebih baik tidak diwarnai dengan pembagian jatah menteri. Terutama karena pertarungan masih berlangsung.

Lihat juga: BPN: Prabowo Presiden, Jatah Kursi Menteri PAN Dapat 7, PKS 6

Menurut Andi, alangkah lebih baik jika pembagian jabatan dibicarakan jika Prabowo-Sandi dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Andi menganggap BPN lebih baik fokus bagaimana memenangkan pertarungan.

"Opsi kursi menteri itu tidak etis dibicarakan sebelum koalisi menang. Jadi bagi partai demokrat dibicarakan saja nanti setelah menang," kata Andi.

Lebih jauh Andi menyebut, partainya tidak mendambakan jatah jumlah menteri seperti yang dijanjikan kepada PAN. Padahal, Andi mengklaim, Demokrat memang pernah diajak bicara soal jatah menteri, namun partainya menolak karena lebih baik fokus memenangkan kontestasi.

"Partai Demokrat saat mendukung Pak Prabowo memang ditawari beberapa posisi menteri. Namun, Partai Demokrat tidak memilih untuk membahasnya," kata Andi.

Lihat juga: Luhut soal Prabowo Pamer Calon Menteri: Suka-suka Mereka

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo mengatakan PAN bakal diberi 7 kursi menteri. Sementara, PKS akan diberikan 6 kursi menteri.

"Kita kan sudah sepakat dengan PAN ada tujuh menteri, enam untuk PKS," kata Hashim saat ditemui di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Senin (1/4). (bmw/osc)