Luhut Kritik Kebijakan Susi soal Cantrang dan Benamkan Kapal

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan mengevaluasi kebijakan pelarangan cantrang. yang diberlakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dia juga mempertanyakan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan.

"Cantrang itu kan banyak tipenya. Nah, sekarang dievaluasi cantrang mana yang tidak boleh, misalnya yang merusak lingkungan, net (jaring)-nya terlalu tipis sehingga [sehingga] semuanya dikeruk, ya enggak boleh," tuturnya, di kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (1/4) malam.

Lihat juga: BPK: Pelarangan Cantrang Kurang Persiapan

"Kedua, jangan terus terusan anu [digunakan] dong, harus ada jedanya sehingga ikan bisa tumbuh lagi," ia menambahkan.

Luhut mengaku pihaknya masih melakukan studi bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) terkait silang pendapatnya dengan Susi.

"Di IPB sendiri masih ada silang pendapat mengenai ini, ya kita suruh buat [studi]," ujar dia.

Demo nelayan terhadap kebijakan pelarangan cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. (ANTARA FOTO/Ardiansyah)

"Endak boleh dong sekarang kita tidak buat keputusan, tapi kalau keputusan kita ternyata membuat masalah, ya kita perlu evaluasi. Kita evaluasi saja. Itu aja kok repot evaluasi," cetus Luhut.

Luhut pun mengaku sudah mengabarkan hal itu kepada pihak Susi terkait koordinasi dengan KKP. "Ya adalah, kita beritahu mereka," ucapnya.

Selain soal cantrang, Luhut juga menyinggung soal kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Yang perlu diperbaiki, kata dia, adalah soal pengawasan.

Lihat juga: Jokowi: Tak Ada Kepentingan Politik pada Kebijakan Susi

"Kalau soal orang maling, kan dimana-mana ada kalau pengawasannya tidak baik. Tinggal pengawasan saja kita perbaiki, jangan terus kita bunuh semua, enggak boleh dong," seru Luhut.

"Ngapain sih mesti dibom-bom terus kalau ada kapal bisa dipakai, kenapa sih?" cetusnya.

Menurutnya, kapal-kapal itu sudah menjadi milik Indonesia setelah disita. Perlakuan terhadap kapal-kapal itupun seharusnya tak seperti kepada kapal asing pencuri ikan.

Petugas gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI AL menenggelamkan 10 kapal asing pencuri ikan, di Batam, Kepulauan Riau, 2016. (ANTARA FOTO/M N Kanwa)

"Sekarang kamu ada kapal buatan luar negeri, sudah kau beli 100 persen, ya enggak boleh lagi diperlakukan dia kapal asing," kata dia.

Terkait temuan KKP bahwa kapal asing pencuri ikan yang ditangkap kembali muncul di perairan setelah dibeli lewat lelang, Luhut mengaku tak tahu. Dia hanya menyebut hal itu tak diperbolehkan.

"Enggak tahu, saya belum tahu, belum pernah dengar," aku dia.

Lihat juga: Luhut Sebut Cantrang Boleh Digunakan Asal Diawasi

Setidaknya sejak tahun lalu, Luhut dan Susi menampilkan suara yang berbeda dalam hal kebijakan pelarangan cantrang dan penenggelaman kapal.

Soal perbedaan pendapat di internal kabinetnya itu, Presiden Jokowi mengaku sama-sama mendukung kedua menteri itu.

"Semua saya dukung," tutur Jokowi, sambil tertawa, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

"Setiap Menteri punya kebijakan untuk kebaikan. Tidak ada (kebijakan) untuk kejelekan," ujar dia.

Namun, Jokowi menegaskan pemerintah ingin meningkatkan ekspor ikan.

"Saya sampaikan ke Bu Susi, sekarang konsentrasinya ke industri pengolahan ikan, terutama mendorong ekspor ikan karena ekspor kita turun," ucap mantan Wali Kota Solo ini.

Kebijakan pelarangan cantrang ini berulangkali menuai unjuk rasa dari kalangan nelayan. Sementara, kebijakan penenggelaman kapal, dalam sejumlah survei, sempat menjadi salah satu faktor pendongkrak kepercayaan terhadap pemerintah dan elektabilitas Jokowi serta Susi.

[Gambas:Video CNN] (ulf/arh)