Jatah Menteri, TKN Nilai Hashim Lebih Berkuasa di Gerindra

Jakarta, CNN Indonesia -- Pernyataan Hashim Djojohadikusumo soal jatah menteri partai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno disebut mencerminkan besarnya kekuasaan adik kandung Prabowo itu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin bahkan menilai kekuasaan Hashim lebih besar dari Prabowo.

Juru kampanye TKN, Inas Nasrullah Zubir mengatakan Hashim merupakan aktor yang menentukan jatah menteri bagi partai pendukung Prabowo-Sandiaga.

Lihat juga: Jurkam Jokowi: Jatah Menteri Prabowo Hanya Ilusi Politik

"Hashim Djojohadikusumo lebih berkuasa di Partai Gerindra ketimbang Prabowo Subianto," ujar Inas kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/4).

Inas mengaku percaya dengan klaim Hashim soal jatah kursi menteri.

Hashim pada Senin (1/4) mengungkapkan telah ada kesepakatan dengan PKS dan PAN terkait jatah kursi menteri jika Prabowo-Sandi menang pilpres. PAN akan mendapat tujuh kursi menteri dan PKS mendapat enam kursi.

Lihat juga: Demokrat Klaim Dijanjikan 8 Kursi Menteri Jika Prabowo Menang

Meski percaya pengakuan Hashim tersebut, Inas mengingatkan Hashim untuk mencontoh Jokowi.

Ia berkata Jokowi selaku calon petahana tidak membagi jatah menteri kepada parpol koalisi sebelum pilpres selesai.

"Karena yang terpenting adalah memenangkan pilpres dulu, karena kalau gagal bisa jadi koalisi Prabowo-Sandi saling hujat dan mencaci maki antar elite partainya," ujar Inas.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bukan kali pertama ini menyinggung kursi menteri. Sebelumnya, Prabowo saat kampanye terbuka di Stadion Sidolig, Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/3), memperkenalkan sejumlah elite politik dari koalisi yang ia sebut bisa menjadi menteri seandainya menang.

Lihat juga: Prabowo Beberkan Kriteria Calon Menteri jika Menang Pilpres

Orang-orang yang dimaksud Prabowo antara lain Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua PKS Sohibul Iman, Ketua PAN Zulkifli Hasan, hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Prabowo dalam kesempatan lain juga sempat membeberkan syarat yang harus dimiliki calon menterinya. 

Salah satu syarat itu adalah tak boleh mengejar keuntungan pribadi atau kelompok dengan menggunakan jabatannya.

"Saya akan paksakan mereka. Saya tanya, apakah Anda bersedia bekerja untuk rakyat? Anda bersedia tak mencari keuntungan pribadi dari jabatanmu? Tidak mencari keuntungan keluarga atau konco-koncomu?" kata Prabowo di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (1/4). (jps/wis)