Tjahjo Sindir Amien Rais soal Provokasi 'People Power'

Surabaya, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyayangkan rencana Amien Rais untuk mengerahkan people power jika terjadi kecurangan di Pemilu 2019.

Menurut Tjahjo, ucapan tokoh reformasi tersebut mengandung unsur provokatif dan bisa mengakibatkan timbulnya persepsi salah di tengah masyarakat. 

Lihat juga: KPU soal People Power: Sengketa Pemilu Jangan Dibawa ke Jalan

"Mau mengerahkan, mau people power membangun persepsi yang tidak benar, harusnya Pak Amien Rais sebagai tokoh reformasi harus berpikir optimis pemilu pasti bekerja dengan baik," kata Tjahjo saat sesi dialog dalam kuliah umum di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Selasa (2/4). 

Tjahjo menyebut, seharusnya Amien bisa bersikap lebih bijak dan membangun optimisme jelang masa pencoblosan, bukan malah memprovokasi masyarakat.

"Saya mendukung penuh beliau sebagai tokoh reformasi. Harusnya memberikan contoh yang baik jangan mempengaruhi memprovokatori masyarakat sesuatu yang belum terjadi, belum terlaksana," katanya. 

Kendati demikian, jika memang benar nantinya Amien menemukan kecurangan terkait pemilu, Tjahjo meminta petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut untuk melakukan langkah sesuai prosedur. 

"Kalau enggak percaya datang lah ke KPU, kalau ada temuan datang ke DKPP. Ada aturannya, tidak teriak wah ada 'super power'," ujar dia

Lihat juga: Amien Rais Tak Percaya MK, Lebih Pilih Kerahkan Massa

Ia juga mengimbau masyarakat bisa bijak menggunakan media sosial, terutama dalam menyebarkan berita di masa jelang Pemilu 2019 yang tinggal hitungai hari itu. "Saya hanya bisa mengingatkan, yang main Instagram, main Twitter, main Facebook, mbok jangan begitu. Jagalah kerukunan, ini 5 tahun sekali memilih DPR/DPRD," kata dia. 

Dia juga menjamin tak bakal ada hal-hal yang bisa mengancam keamanan Indonesia saat hari pemungutan suara 17 April 2019 nanti.

Amien Rais sebelumnya menyatakan akan mengerahkan people power jika menemukan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2019, alih-alih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk diketahui, MK menjadi lembaga peradilan yang berwenang mengadili sengketa pemilu.
[Gambas:Video CNN] (frd/dea)