Wiranto Sebut Aksi People Power Berujung Konsekuensi Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut ajakan atau rencana untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu adalah sikap yang tidak arif. Bahkan kata dia sikap tersebut sudah termasuk dalam ranah pelanggaran hukum.

"Tekanan-tekanan, ada ajakan, ada rencana untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu yang kemudian masuk ke people power. Saya kira tidak arif," kata Wiranto ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, usai bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Indonesia untuk diskusi soal pengamanan Pemilu, Selasa (9/4).

Wiranto juga menyebut sikap mendelegitimasi dengan mengajak atau berencana melakukan sesuatu yang menjurus pada pembentukan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara Pemilu ini termasuk ke dalam people power.

Tentunya kata dia, hal tersebut bisa ditindak sesuai hukum karena termasuk ke dalam pelanggaran hukum. Menurutnya, orang yang mengajak harus menerima konsekuensi penegakan hukum.

Lihat juga: KPU Jawab Tudingan Prabowo Soal Penggelembungan Suara

"Karena lembaga yang sudah dibentuk ini tugasnya menyelesaikan perselisihan. Persengketaan Pemilu jadi kita harus percaya lembaga itu, kalau sudah tidak percaya berarti kita masuk dalam pelanggaran hukum dan ada aturannya konsekuensinya," kata Wiranto.

Lebih lanjut Wiranto juga menjelaskan saat dirinya melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi dari beberapa media di Indonesia. Pemerintah, kata dia, mendapat masukan dari para pekerja media ini.

Masukan itu terkait bagaimana langkah-langkah untuk menanggulangi penyebaran hoaks, pengamanan Pemilu, hingga menanggulangi banyaknya golongan putih atau golput.

Lihat juga: Jokowi soal Pilpres Dituding Curang: Jangan Cuma Ngomong

Wiranto pun mengaku dalam pertemuan itu tak ada ajakan atau anjuran kepada pimpinan media untuk membentuk opini berupa ceramah yang dia lakukan. Pertemuan itu kata dia murni berisi pembicaraan seputar pengamanan pemilu.

"Dan banyak masukan yang akan kami tampung dan gunakan untuk sempurnakan langkah kami menuju pencoblosan dan perhitungan," kata Wiranto.

Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyatakan akan mengerahkan people power jika menemukan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2019, alih-alih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika DPT tidak efektif karena penuh dengan ghost voter, Insya Allah setelah Pemilu dan kita punya bukti ada kecurangan yang sistematik saya akan kerahkan massa untuk kumpul di Monas, menggunakan people power," kata Amien di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Senin (1/4).

Dalam sistem tata negara, MK telah ditunjuk menjadi lembaga peradilan yang berwenang mengadili sengketa pemilu. (tst/ain)