Surat Suara Tercoblos, Jokowi Klaim Pemerintah Tak Ada Urusan

Bogor, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan permasalahan pemilu seperti kasus surat suara tercoblos di Malaysia untuk dirinya adalah kewenangan penuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu.

Menurut dia, pemerintah tak bisa mencampuri urusan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen itu.

Lihat juga: Hasil Investigasi Surat Suara di Malaysia Keluar Siang Ini

"Ingat ya ini urusan pemilu, urusannya KPU yang independen. KPU di luar negeri itu ada yang namanya PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri). Tidak ada urusan pemerintahan yang di sini, enggak ada," ucap Jokowi, yang juga merupakan calon presiden nomor urut 01 itu, di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/4).

Ia pun menyerahkan kasus penemuan surat suara pemilu 2019 yang tercoblos untuk dirinya di Malaysia ke Bawaslu dan kepolisian.

"Kita serahkan ke Bawaslu. [Pelanggaran] pemilu ini kan [kewenangan] Bawaslu. Kalau mekanisme pidana ya di polisi. Itu aja udah," katanya.

Lihat juga: Prabowo Singgung soal Surat Suara Tercoblos di Depan Advokat

Selama proses pemeriksaan tersebut, Jokowi meminta agar tak ada lagi pihak yang meresahkan masyarakat dengan melakukan hal serupa.

"Dicek saja, investigasi, baik oleh Bawaslu atau kepolisian. Kalau ada yang dilanggar, Bawaslu bisa menindak, kalau ada pidananya, Polri harus tegas lakukan tindakan hukum. Supaya ini jadi pemilu yang jujur, adil, jangan meresahkan masyarakat dengan hal seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, Bawaslu meminta Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan usai beredar video di media sosial penemuan surat suara tercoblos untuk paslon 01 Jokowi-Ma'ruf.

Lihat juga: Panwaslu Jawab Keraguan soal Surat Jokowi Tercoblos: ASLI PAK

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengonfirmasi kebenaran video itu. Ia menyebut surat suara itu ditemukan oleh PPLN Kuala Lumpur.

"Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di seluruh Malaysia untuk sementara," kata Fritz saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (11/4).

Fritz menyebut penghentian harus dilakukan sampai ada semua terbukti bahwa ada atau tidak ada tindakan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

[Gambas:Video CNN] (psp/arh)